SULTRAKINI.COM: KENDARI – Melalui momen pelantikan pengurus organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPNI Sultra, Haryanto telah menyerukan program \’Satu Desa Satu Perawat\’. Seruan ini disambut tepuk tangan meriah oleh pengurus PPNI Kabupaten, Mahasiswa serta tamu undangan lainnya saat acara pelantikan pengurus PPNI Sultra periode 2016-2021 yang berlangsung hari Sabtu (4/6/2016) di salah satu hotel Kota Kendari.
Kemeriahan pelantikan tersebut dihadiri langsung orang nomor satu di organisasi perawat Indonesia yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPNI, Harif Fadhillah. Menariknya, salah satu pengurus DPW PPNI Sultra yang ikut dilantik adalah istri bupati Konawe, Vince Sonaru yang berlatarbelakang pendidikan sebagai perawat.
Melalui momen pelantikan pengurus DPW PPNI Sultra periode 2016-202, diharapkan organisasi ini mampu menunjukan profesionalitasnya di bidang kesehatan guna mendukung program pemerintah menuju Indonesia sehat tahun 2021. Organisasi PPNI merupakan satu-satunya wadah bagi perawat dalam berhimpun dan memajukan kesejahteraannya.
Berdasarkan data awal jumlah perawat di Sultra sebanyak 18 ribu dan jumlah perawat ini akan terus meningkat setiap tahun. Namun banyaknya jumlah ini tidak dimamfaatkan oleh pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Hal inilah yang mendorong pengurus PPNI Sultra mencoba membuka ruang kepada pemerintah dalam hal ini Gubernur/Walikota dan Bupati untuk memprogramkan \’Satu Perawat Satu Desa\’.
Ketua PPNI Sultra, Haryanto mengatakan bahwa profesi perawat merupakan organisasi terbesar di Indonesia begitupun juga jumlahnya di Sultra merupakan profesi kesehatan terbanyak. Jika hal ini mampu dimamfaatkan oleh pemerintah dalam percepatan pelayanan akses kesehatan maka tidak akan ada lagi keluhan masyarakat bahwa mereka tidak dilayani petugas kesehatan.
Haryanto menyebutkan bahwa pemerintah DKI Jakarta melalui Gubernurnya bakal merealisasikan program \’Satu Perawat Satu RW\’ pada tahun 2016. Nah di Sultra tidak usah satu RW tapi satu Perawat satu Desa sudah hal luar biasa.
\”Saya berkeyakinan jika hal ini direalisasikan oleh pak Gubernur Sultra satu perawat satu desa maka ini merupakan kado terindah dimasa-masa akhir kepemimpinan pak Nur Alam,\” ujar alumni SPK Konawe ini.
Haryanto juga menyinggung mengenai nasib perawat yang honor sukarela yang tidak dihargai jasa pelayanannya dan pendidikannya. Hal ini banyak ditemui di Puskesmas dan RSUD di Sultra, mereka ini meski tidak digaji tapi mau mewakafkan dirinya sebagai tenaga kesehatan sukarela. Harusnya pemerintah bisa melihat keseriusan perawat dalam bekerja dengan cara memberikan gaji layak standar UMR.
\”Perawat sudah susah payah sekolah tinggi-tinggi meraih gelar sarjananya tapi kok masih belum diberdayakan. Olehnya itu melalui kesempatan ini, saya menyampaikan kepada pemerintah agar memprogramkan satu desa satu perawat dengan alokasi anggaran melalui dana desa agar tidak ada lagi perawat yang tidak digaji. Saya kira ini bisa diwujudkan karena sejalan dengan program membangun Indonesia dari desa,\” terangnya.
Haryanto juga mengingatkan agar suluruh perawat di Sultra selalu meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, seminar serta melanjutkan jenjang pendidikannya. Momen pelantikan ini akan menjadi tempat bangkitnya perawat dalam bersatu memajukan organisasi demi meraih kesejahteraan bersama. \”Mari bersatu memajukan organisasi perawat dan saya ingatkan jangan bergerak sendiri-sendiri karena untuk meraih kemenangan harus dijalankan bersama-sama melalui organisasi resmi perawat PPNI,\” tukasnya.
Sementara itu Ketua Umum (Ketum) PPNI, Harif Fadhillah mengatakan untuk menjadikan perawat bersatu maka maka ada tiga hal yang sudah dicetuskan dalam visi misi. Pertama yakni menjadikan PPNI dicintai oleh anggoanya. \”Percuma kita ada tapi tidak dicintai anggotanya sendiri,\” jelasnya.
Kemudian yang ke dua adalah menjadikan PPNI dicintai pemerintah. Jadi pengurus DPW, DPD dan DPK harus dekat dengan pemerintah kemudian menjadikan oranisasi ini disegani dengan organisasi lainnya. Olehnya itu pimpinan organisasi PPNI harus bisa bersinergis dengan organisasi kesehatan lainnya serta KNPI, NU dan organisasi lainnya.
\”Saya mengingatkan kembali bahwa sejarah lahirnya perawat Indonesia pada tanggal 17 Maret 1974 yang pertama yang ingin diraih adalah UU Keperawatan. Dan setelah berjuang puluhan tahun, baru pada tahun 2014 disahkan UU Keperawatan oleh DPR-RI. Kemudian UU No 38 tahun 2014 harus kita kawal bersama oleh semua perawat,\” tegasnya.
Sementara Gubernur Sultra yang diwakilkan Asisten II, Ketut Puspa Andyana mengaku bakal menyampaikan semua keinginan perawat terkait satu desa satu perawat kepada pak gubernur. \”Jujur saja saya berutang budi pada perawat sewaktu jatuh sakit di Jogjakarta saat masih melanjutkan gelar doktor. Saya dirawat oleh perawat dengan cara dimandikan kemudian diperhatikan kondisi kesehatan saya. Bahkan makanpun harus dikontrol oleh perawat. Kalau saya mengingat perawat maka saya mengingat orang yang sopan, bersih dan anggun,\” ujarnya saat memberi sambutan.
\”Saya menantang pak ketua PPNI untuk menyiapkan data-data perawat untuk kemudian kita komunikasikan ke pak gubernur. Saya sudah melihat ciri-ciri kesuksesan dalam kepemimpinannya organisasi kesehatan terbesar ini melalui semangat memperjuangkan hak-hak perawat. Pidato ketua PPNI Sultra mirip kalau pak Surya Paloh pidato,\” tutupnya memuji.
