SUARA

Ormas : BOP Wakatobi Seperti Kisah Israel Caplok Tanah Palestina

SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Bola panas Badan Otorita Pariwisata (BOP) Wakatobi kini kembali bergulir, kali ini datang dari tiga Ormas yang manamakan diri Forum kedaulatan Wakatobi, Sultra Demokrasi Watch dan Forkani.

Saat melakukan sharing di DPRD Wakatobi, ketiga Ormas ini meminta dewan untuk menolak lahirnya BOP, Karena dianggap akan membawa malapetaka di Wakatobi. Pasalnya, berdasarkan rancangan Peraturan Presiden (Pepres), lahan 5.000 hektar yang di butuhkan BOP akan dikuasai penuh oleh BOP, Pemda sifatnya hanya berkoordinasi.

\”Jika sudah terbit Pepres terkait BOP maka lahan sebanyak 5.000 hektar yang dibutuhkan pasti sudah ada tempatnya dan ini sama halnya dengan Israel yang merebut tanah Palestina,\” kata pengurus Ormas, Syafudin.

Maka, Ia meminta DPRD secepatnya menyelesaiakan persoalan ini, karena direncanakan pada bulan Juni Pepresnya sudah dikeluarkan.

\”Saya ini PNS di Dikbudpora Wakatobi, dan jika saya lakukan penolakan BOP, saya akan di copot dari jabatan saya oleh pimpinan saya, silahkan saja, saya sudah siap, karena saya memperjuangkan hak rakyat,\” ucapnya.

Menanggapi aspirasi dari tiga Ormas ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat, La Moane Sabara mengatakan, saat ini Pepres-nya belum di tandatangani oleh Presiden, jadi masih ada peluang bagi masyarakat Wakatobi untuk diskusi dengan tim pokja pusat dan daerah agar dirubah isi Pepres-nya sesuai dengan keinginan masyakat Wakatobi.

\”Namun jika tidak bisa, dan BOP ini akan membawa dampak buruk untuk masyakat Wakatobi maka sudah pasti DPRD akan melakukan penolakan, biar perlu kumpul semua rakyat kita rame-rame lakukan penolakan,\” ulas La Moane Sabara

yamaha

Ketua DPRD Wakatobi, Muhammad Ali, saat memimpin pertemuan mengatakkan, secara pribadi Ia menolak BOP 180 derajat. Namun secara kelembagaan pihaknya belum menerima maupun monolak BOP, karena masih dalam menampung aspirasi yang pro maupun yang kontra dari masyarakat, lalu aspirasi ini akan dikaji untung dan ruginya, baru fraksi yang menentukan.

Lanjutnya, baru dua badan Otorita saja yaitu Pemda Wakatobi dan Balai Taman Nasional yang mempunyai wewenang di kawasan konservasi sudah tidak pernah sepaham.

\”Coba tunjukkan saya bukti selama 10 tahun Wakatobi mekar menjadi Kabupaten apakah kedua otorita ini pernah sepaham? Baru dua ini saja kita sudah pusing ditambah satu lagi menjadi tiga, pusing kita.\” papar Ketua DPC PDIP Wakatobi ini.

Menurut Muhammad Ali, BOP berlaku mutlak atas wilayahnya, DPRD dan Pemda tidak mempunyai hak maupun wewenang di wilayah BOP, mereka mau buat apapun tidak bisa diintervensi oleh Pemda karena BOP setara dengan menteri. Jadi dikhawatirkan akan terjadi bloking akses terhadap masyarakat.

Namun kata Muhammad Ali belum bisa di pastikan apakah hadirnya BOP ini akan membawa dampak baik atau buruk, nanti sejarah yang akan membuktikan.

\”Maka kalian yang melakukan penolakan terkait hadirnya BOP, jika kemudian hari ternyata BOP ini membawa kesejateraan bagi masyarakat, maka sejarah akan mencatat kalianlah yang membuat masyarakat menderita, sedangkan bagi kalian yang memperjuangkan adanya BOP, jika kemudian hari BOP ini membawa malapetaka bagi masyarakat maka sejarah akan menulis kalian-kalianlah yang membuat masyarakat menderita dan kalian akan dikutuk,\” tegas Muhammad Ali.

Dalam rapat tersebut DPRD mengambil keputusan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil tim pokja daerah maupun pokja pusat agar dapat mendengarkan aspirasi dari masyarakat Wakatobi sebelum di keluarkan Pepres BOP.

Muhammad Ali akan meminta kepada Pemda wakatobi agar segera mengsosialisasikan ke masyarakat apa bentuk dari BOP ini, apakah BOP ini bentuk malaikat atau iblis, jangan ada yang ditutupi.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.