SULTRAKINI.COM: KENDARI – Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara (RPS) menyelenggarakan diskusi advokasi anggaran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tahun 2017.
Dalam diksusi yang dilaksanakan di sebuah Rumah Makan di Kota Kendari, Kamis (2/11/2016), dibahas rencana program penguatan P2TP2A dan program pendukung untuk mengefisiensi kegiatan lembaga tersebut.
Anggota RPS Sultra, Alex mengungkapkan, diskusi ini merupakan agenda lanjutan dari kegiatan serupa yang pernah digelar pada 18 Oktober 2016 lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan rencana anggaran P2TP2A tahun 2017.
“Selain anggaran diskusi ini juga membahas rencana pembuatan nota kesepahaman (MoU) antara RPS dan P2TP2A,” kata Alex.
Dijelaskannya juga, untuk 2017 pihaknya berencana mengusulkan anggaran untuk penguatan program P2TP2A seperti pendampingan kasus dan sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
“Untuk program pendukung yang akan dilaksanakan tahun 2017 diantaranya penguatan sarana dan prasarana P2TP2A serta penguatan kapasista pendamping P2TP2A,” tambahnya.
Ditahun 2017, lanjut Alex, pihaknya juga akan meningkatkan sosialisasi P2TP2A dengan membentuk forum diskusi gender dan mengusahakan terbentuknya sistem informasi gender dan anak.
Dalam diskusi ini turut hadir sejumlah pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, Aliansi Perempuan (Alpen) Sultra, Solidaritas Perempuan (SP), Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Kendari.
