SULTRAKINI.COM: KENDARI – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Kendari menyampaikan, pagu anggaran 2021 wilayah pembayaran KPPN Kendari senilai Rp 8.848.457.134.021 atau meningkat Rp 1.390.016.295.001 dibandingkan 2020 yang tercatat Rp 7.458.440.339.020.
Kepala KPPN Tipe A1 Kendari, Teguh Ratno Sukarno, mengatakan meningkatnya pagu anggaran tersebut disebabkan tiga hal utama prioritas pagu anggaran 2021 sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo, yakni penanganan kesehatan untuk Covid-19, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi secara nasional.
“Pagu anggaran meningkat 2021, ini diharapkan tiga prioritas utama terlaksana. Jadi penerima pagu mengecek kembali Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dalam hal mengutamakan lagi akun-akun yang diprioritaskan, seperti akun penangan Covid-19 dan program lainnya dalam pemulihan ekonomi,” ujar Teguh, Jumat (8/1/2021).
Pagu anggaran terendah pada 2021, yaitu belanja bantuan sosial minus Rp 21.902.800.000. Catatan KPPN Kendari, pagu belanja batuan sosial pada 2020 senilai Rp 28.634.800.000 dan pada 2021 hanya Rp 6.732.000.000.
“Pada pagu anggaran belanja sosial rendah 2021 hal ini akan sama seperti awal 2020 lalu belanja sosial dengan pagu rendah. Tapi bulan Juni dan Juli pagu 2020 begitu direfisi menjadi Rp 28 miliar, kemungkinan 2021 juga sama akan direfisi dan digeser untuk bantuan sosial,” ujarnya.
Sementara itu, pagu belanja pegawai 2021 senilai Rp 1.739.701.889.000; belanja barang Rp 2.198.761.958.000; belanja modal Rp 2.351.361.284.000; transfer ke daerah Rp 2.552.000.001.000, dan masing-masing meningkat.
“Bertambahnya pagu ini bisa mendongkrak tingkat perekonomian, jangan sampai tidak terserap lagi seperti kemarin. Anggaran 2020 itu ada 7 persen tidak terserap, itu kan sayang,” terangnya.
Dalam mempercepat penyerapan anggaran di awal 2021, pihaknya mendorong satuan kerja untuk melakukan realisasi anggaran awal tahun supaya tidak terlaksana realisasi di akhir tahun, sehingga di akhir tahun hanya melakukan laporan realisasinya ke KPPN Kendari.
Doronga lain juga yang menunjang pagu anggaran 2021 meningkat dibandingkat 2020, sebab pagu 2020 disahkan sebelum Covid-19, yaitu Agustus 2019 dan direncanakan Maret 2019. Jadi, prioritasnya pagu anggaran 2020 waktu itu untuk reformasi birokrasi, peningkatan TIK, dan peningkatan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, dan sebagainya.
“Tapi berhubung ada kegiatan penanganan Covid-19 ini dan kegiatan-kegiatan tersebut diubah, seperti pembangunan jalan dulunya dikontrakkan sekarang padat karya, lalu dana desa dulunya itu sebagai pembangunan-pembangunan fisik sekarang dialihkan ke BLT,” tambahnya. (B)
Laporan: Wa Rifin
Editor: Sarini Ido
