Paripurna Tidak Kuorum, APBD-P Bombana 'Tersandera'

  • Bagikan
Rapat Paripurna mendengarkan pidato Bupati Bombana tentang KUA/PPAS- APBDP 2016 batal akibat tidak kuorum. (Foto: Badar/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: BOMBANA – Kinerja anggota DPRD Kabupaten Bombana kembali mempertontonkan tindakan yang kurang terpuji. Mayoritas wakil rakyat itu seolah bersepakat untuk bolos berjamaah. Akibatnya, agenda paripurna tidak kuorum dan akhirnya tak menghasilkan putusan apapun.

Peristiwa ini terjadi Jumat (30/9/2016), ketika rapat paripurna mendengarkan pidato Bupati Bombana tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016.

Entah manuver politik atau sebuah kebetulan, namun faktanya paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua, Amiaddin didampingi oleh Ahmad Mujahid itu, buyar tidak menghasilkan apa-apa. Sejak dibuka pukul 14.56 Wita sampai pukul 13. 30 Wita, rapat cuma dihadiri 11 orang dari 25 jumlah anggota DPRD Bombana.

Belum diketahui pasti apa dibalik kekompakan dewan untuk tidak hadir dalam rapat itu, namun yang pasti hari itu adalah bentuk kekecewaan yang terpancar dari raut muka para  eksekutif Bombana. Sebab sudah hadir penuhi undangan, tapi yang mengundang justeru ingkar alias sebagian besar tidak menampakan batang hidungnya, hingga rapat diputuskan untuk ditunda.

Lebih memiriskan lagi, batalnya paripurna itu kian memperpanjang penundaan tahapan pembahasan APBD-P untuk Kabupaten Bombana. Meski sudah memasuki triwulan ke-4 (Oktober 2016) namun pembahasan yang ditunggu-tunggu rakyat Bombana itu, justru kandas di meja wakil rakyat.

Peristiwa Jumat siang itu, berbanding terbalik bila mencermati sikap DPRD untuk agenda Kunjungan Antar Daerah (KAD). Respon dewan, atas KAD ini terbilang cukup antusias. Sebab jarang sekali sebuah rapat KAD, tidak kuorum.

Wakil Ketua DPRD Bombana, Ahmad Mujahid menyayangkan sikap teman-temannya yang alpa masuk kantor tersebut. Dia berharap ketidakhadiran ini, tidak terpolarisasi dengan suhu politik jelang Pilkada Bombana 2017.

“Perlu diingat Bombana adalah daerah yang paling terlambat bahas APBDP di Sulawesi Tenggara. Kita lupakan ego pribadi masing-masing. Jangan karena ada kepentingan elit dibalik semua ini lalu masyarakat dikorbankan. Saya minta anggota DPRD (yang tidak hadir) tidak ikut-ikut bermain soal ini,” pungkas Mujahid.

Senada dengan itu, Amiadin, Wakil Ketua DPRD Bombana mengharapkan kesadaran masing-masing anggota untuk kepentingan rakyat. “Kita ini dipilih oleh rakyat, silahkan rakyat menilai siapa saja anggota yang peduli dan siapa yang tidak peduli untuk pembahasan APBDP ini. Barang ini sudah terlambat, siapa yang sengaja menunda-nunda keterlambatan ini,” bebernya.

Satu-satunya kesepakan para anggota yang hadir di paripurna itu adalah pidato Bupati Bombana tentang KUA PPAS itu akan dijadwal ulang dan penentuannya Senin, 3 Oktober 2016. “Kami sayangkan banyak teman-teman tidak hadir. Saya juga tidak tahu apa alasan mereka. Kita berharap nanti Senin itu, agenda ini dibawa ke Badan Musyawarah untuk dijadwalkan ulang. Kami berharap semoga Senin itu sudah ada kejelasan, sebab waktu kita ini sudah mepet,” terang Ahmad Yani anggota DPRD Bombana.

Editor: Gugus Suryaman

  • Bagikan