Iklan Clarion

Pasca Kantongi Izin, PT. SSU Mulai Tunjukan Arogansi

SULTRAKINI.COM: BOMBANA – Perusahaan Nikel PT. Surya Saga Utama (SSU) di Desa Mapila Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana, mulai menunjukan sikap arogansinya.

Pasca mengantongi izin usaha untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian biji nikel alias smelter. Perusahaaan ini seolah mulai membentengi diri untuk ditinjau, atau diawasi. Jangankan masyarakat biasa, Muspida pemerintah Kabupaten Bombana pun nyaris tidak diberi izin

Sikap memproteksi diri itu, tampak saat Pj Bupati Bombana Hj. Sitti Saleha bersama rombongan hendak meninjau perusahaan yang diduga menyimpan beragam persoalan itu.

Kejadian bermula saat Pj Bupati Bombana melakukan kunjungan kerja di pulau Kabaena,  Selasa (1/11/2016).  Usai meresmikan pengoperasian RS Pratama, Pj Bupati ingin melanjutkan agendanya memantau pembangunan smelter PT SSU di Desa Mapila.

Sebab berdasarkan informasi masyarakat, izin mendirikan bangunan (IMB) PT SSU ini  diduga bermasalah. Bahkan tidak cuma itu, pabrik yang dikelolah oleh investor asal Rusia itu, diduga mempekerjakan tenaga asing ilegal, serta minim memberdayakannya masyarakat lokal kabaena.

Namun ketika Pj. Bupati Bombana menyampaikan niat untuk meninjau lokasi, salah satu manajer lapangan PT SSU bernama Evgeny, yang kebetulan hadir saat peresmian Rumah sakit pratama di Desa Baliara, Sitti Saleha sempat tidak diizinkan oleh warga negara Rusia itu.

Melalui salah seorang penerjemahnya, Evgeny menganggap Pj Bupati Bombana ini sebagai tamu di Kabaena Utara. Selain itu, petinggi SSU berkebangsaan Rusia itu mengaku belum mendapatkan izin dari petinggi SSU lainnya dari Jakarta.

Alasan salah satu manajemen PT SSU dari Rusia ini sontak memantik perdebatan yang cukup sengit. Bukan hanya antara Pj Bupati dan pihak SSU, tapi juga dengan Kapolres Bombana, AKBP Heri Susanto, yang saat itu satu meja dengan Pj Bupati.

“Yang tamu itu di Kabaena sini bapak-bapak (pihak SSU). Kapasitas saya disini (Kabaena) selain sebagai kampung halaman sendiri, saya juga sebagai Pj Bupati dan penguasa wilayah di Bombana,” kata Bupati dengan tegas.

Perdebatan ini membuat anak buah Pj Bupati, yakni Kepala Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu, Pajawa Tarika dan Kapolsek Kabaena, Ipda Djamal, kasat kusut. Mereka terlihat sibuk menghubungi nomor handphone petinggi PT SSU lainnya, untuk melobi.

Hasilnya tidak sia-sia. Pj Bupati Bombana, Kapolres serta Dandim Buton dan rombongan akhirnya diizinkan menuju pembangunan smelter PT SSU di Desa Mapila.

Namun begitu sampai di lokasi pembangunan smelter, rombongan Pj Bupati dan unsur Muspida tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa melihat puluhan mesin-mesin raksasa yang sudah dipasang dengan cor beton. Tidak ada yang bisa diperbuat Sitti Saleha dan rombongan Muspida saat memantau pembangunan smelter itu, yang dilakukan hanyalah mengelilingi lokasi smelter yang sudah dipasangi mesin. Anehnya, saat rombongan memantau lokasi smelter, tidak ada satupun warga asing yang dipekerjakan berani menampakan batang hidungnya.

Usai mengelilingi lokasi smelter, rombongan Bupati, Kapolres dan Dandim melanjutkan memantau mess PT SSU di Malandahi, atau sekitar 10 kilo dari lokasi smelter. Saat sampai di tempat ini, Bupati dan rombongan muspida tidak mendapatkan pelayanan yang kurang baik. Bayangkan, sekitar 30 menit berada dimess, rombongan muspida lagi-lagi tidak ada yang layani. Jangankan dipersilakan masuk di dalam satu ruangan atau mess, satu kursi pun tidak disiapkan oleh manajemen buat rombongan.

Akibatnya, selama berada di dalam lokasi mess, Pj Bupati, Kapolres, Dandim dan rombongan masing-masing, hanya bisa disambut dengan berdiri. Dan ini terjadi sampai mereka meninggalkan mess. Yang cukup mencurigakan lagi, selama Pj Bupati dan rombongan berada di mess PT SSU, satu pun pekerja asing tidak ada yang berani memunculkan batang hidungnya.

Pj Bupati Bombana, Sitti Saleha mengaku kecewa dengan apa yang diperlihatkan manajemen PT SSU itu. Bahkan Bupati menaruh curiga ada yang tidak beres dengan perusahaan tersebut. “Saya saja Bupati begitu susah untuk masuk di dalam perusahaan, apalagi masyarakat biasa.

Ini baru akses masuk, bagaimana dengan persoalan lain yang perlu diakses pemerintah,” kesal Bupati. Meski begitu, Sitti Saleha meminta kepada pihak perusahaan untuk tetap membuka diri dengan masyarakat. Mulai dari memberdayakan tenaga kerja lokal, menyelesaikan sengketa lahan dengan warga serta memperjelas status puluhan tenaga kerja asingnya. Sementara untuk penerbitan IMB nya, Sitti Saleha berjanji akan memberikan penelusuran lebih detail di instansi tehnisnya.

Kepala Desa Mapila, Sudirman juga bersuara dengan sikap manajemen PT SSU. Katanya, selama berada di wilayahnya, PT SSU sangat tidak transparan. Mulai dari jumlah pekerja asingnya, legalitas mereka, hingga berbagai persoalan lain. “Bupati dan Muspida saja diperlakukan begitu (tidak disambut baik), bagaimana kami selaku aparatur pemerintah paling bawah,” ungkapnya. (Dar)

Setelah berdebat, akhirnya Pj. Bupati Bombana Hj. Sitti Saleha bersama rombongan di izinkan meninjau Lokasi pembangunan Smelter PT. PSSU di pulau Kabaena. 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.