SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kembali akan memberikan himbauan kepada satuan pendidikan di Sultra untuk menunda sementara proses belajar mengajar (PBM) tatap muka langsung di sekolah.
Kepala Dinas Dikbud Sultra, Asrun Lio, mengatakan penundaan proses belajar tatap muka langsung di sekolah tersebut dikarenakan kondisi penyebaran wabah Covid-19 di Sultra sudah kembali menghampiri zona merah.
“Oleh karena itu setelah kita berkomunikasi dengan Satgas Covid-19 Sultra, Bapak Gubernur Sultra menghimbau kepada semua satuan pendidikan di Sultra agar tetap melakukan proses pembelajaran daring maupun luring, atau pembelajaran tatap muka untuk sementara kita tunda,” ungkap Asrun Lio, saat ditemui usai menerima bantuan 17 Tandon tempat cuci tangan dari BLK Kendari, Jumat (8/1/2021).
Penundaan tersebut, kata Asrun, akan dilaksanakan sampai kondisi penyebaran Covid-19 betul-betul membaik atau distribusi vaksin sudah selesai atau pemberian vaksin kepada masyarakat selesai, serta menunggu petunjuk lain sesuai kondisi Covid-19.
“Bagi sekolah yang sudah terlanjur melakukan pembelajaran akan kita tinjau, karena mungkin belum tau soal peraturan ini dan surat edaran penundaan itu juga sementara dalam proses pembuatan,” ucapnya.
Lanjut Asrun, dalam pembuatan surat edaran penundaan belajar tatap muka itu tetap mengacu pada surat keputusan bersama empat Menteri. Dimana dalam surat keputusan bersama empat Menteri itu ditunjukkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan izin boleh atau tidaknya PBM tatap muka langsung.
“Tapi kalau kita lihat di Sultra belum wajib, sehingga kita putuskan ditunda sementara, dan tetap mengacu pada keputusan bersama itu,” ujarnya.
Diakuinya, jika melihat proses pembelajaran daring selama ini memang masih belum maksimal karena disebabkan berbagai kondisi yang tidak memungkinkan untuk mencapai maksimal dalam pembelajaran daring, salah satunya yakni akses jaringan internet bagi sekolah-sekolah dipedalaman atau daerah yang akses jaringannya belum maksimal.
“Olehnya itu harus tetap ada terobosan-terobosan dari pihak sekolah atau upaya alternatif lain yang harus ditempuh sekolah,” tuturnya.
Untuk vaksin, katanya, tentu siswa juga pasti akan mendapatkan itu, terkecuali yang tidak termasuk dalam syarat-syarat dalam pemberian vaksin, seperti usia lanjut.
Laporan: Hasrul Tamrin
