Pegawai BPK Sultra Tengah Dilema, Ini Penyebabnya

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Para pegawai Badan Periksa Keuangan (BPK) perwakilan Sultra tengah galau. Hal itu dikarenakan adanya pekerjaan balas budi yang menurut mereka dapat mengganggun independensi lembaga audit tersebut.

 

Kegalauan ini bermula dari rencana mantan kepala BPK Sultra, Nelson Ambarita yang bakal melaksanakan ujian promosi doktor, pada Sabtu (30/4) besok. Acaranya akan berlangsung di aula pasca sarjana UHO pada pukul 13.00 Wita.

 

Meski acara tersebut tak ada hubungannya dengan BPK, namun pegawai instansi tersebut dilibatkan jadi penitia. Disinilah para pegawai merasa resah. Sebab harus bekerja pada kegiatan yang bukan tupoksi mereka. Di sisi lain, mereka juga merasa tidak enak jika harus menolak permintaan mantan pimpinan mereka.

 

\”Masalahnya saat ini kami dalam posisi yang sibuk urusan kantor, karena masih dalam proses audit. Sebenarnya, menguras tenaga juga kalau harus mengerjakan pekerjaan lain di luar tupoksi kami lagi. Inilah yang menjadi keluhan pegawai lainnya,\” ujar salah seorang pegawai BPK yang meminta namanya dirahasiakan.

 

Ia mengungkapkan, acara promosi doktor yang akan berlangsung tidak hanya digelar seperti seremoni promosi doktor pada umumnya. Namun acara tersebut dikemas dengan lebih elegan. Tetamu yang bakal hadir pun adalah orang-orang penting se-Sultra. Mereka diundang adalah gubernur dan para bupati, Sekprov dan para Sekda, para Kepala BPKAD dan para Ketua DPRD.

 

Menurut narasumber kami, kehadiran para pimpinan provinsi dan kabupaten kota itu dikhawatirkan dapat mencemari nama baik BPK yang dikenal sebagai lembaga independen. Ia menilai, takutnya ada tindakan yang menjurus ke grativikasi.

 

\”Para kepala daerah ketika datang, barangkali tidak dengan tangan kosong. Sebagai ucapan selamat kepada pak Nelson mungkin ada yang diberikan. Ditakutkan, yang diberikan itu adalah sesuatu yang berbau grativikasi,\” jelasnya.

 

yamaha

Terlebih lagi lanjut dia, jangan sampai ada pemberian yang tidak wajar dari pimpinan yang semasa Nelson mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagaimana diketahui, daerah yang mendapat WTP selama Nelson memimpin adalah Pemprov Sultra, Kendari, Wakatobi, Bombana, Kolut dan Buton.

 

\”Jangan sampai ada ucapan selamat dan sekaligus terimakasih kepada pak Nelson dalam bentuk uang yang nominalnya tidak wajar,\” terangnya.

 

Pegawai tersebut menegaskan, jika undangan yang diberikan kepada para pimpinan daerah mengalamatkan instansi, maka kecurigaan tersebut akan semakin kuat. Sebab pada dasarnya, para kepala daerah tidak ada hubungannya dengan promosi doktor Nelson. Lagi pula kalau mereka hadir atas nama bupati, otomatis akan menggunakan dana daerah.

 

\”Kalau undangannya mengatasnamakan perorangan, saya kira tidak akan sampai semua kepala daerah yang diundang. Mungkin hanya beberapa saja, yang dianggap kenalan dekat selama ini. Tapi kalau sudah mengundang semuanya, tentu ada hal lain yang kita curigai. Dan saya tidak ingin nama BPK Sultra terbawa-bawa,\” tambahnya.

 

Pegawai itu menyampaikan, sejauh ini undangan para kepala daerah, baru disampaikan secara lisan oleh petugas BPK yang tengah melakukan audit di masing-masing daerah. Undangan tertulisnya nanti akan diberikan saat mereka datang.

 

\”Undangannya katanya ditangani oleh pihak UHO, tapi kami yang akan mengurus penyampaiannya kepada para pimpinan daerah,\” tukasnya.

 

Ia juga menambahkan, acara tersebut akan dikemas tertutup. Khususnya bagi pihak media.

 

\”Yang saya tahu informasi ini agak tertutup, khususnya untuk awak media. Mungkin karena masalah undangan yang akan hadir tadi. Tapi entahlah kalau dari pihak UHO, jangan sampai mereka mengundang media pada hari H,\” tandasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.