SULTRAKINI.COM: BAUBAU – Mahasiswa Lintas Gerakan (Malige) Kota Baubau, berunjuk rasa mempersoalkan dugaan pungli di Pelabuhan Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis (6/04/2017).
Dugaan pungli disinyalir terjadi pada tarif retribusi masuk kawasan pelabuhan. Pembayaran restribusi dilakukan tanpa pemberian karcis sebagai tanda bukti.
Informasi dihimpun SultraKini.Com, tarif diberlakukan bagi pengunjung pejalan kaki Rp 3 ribu, masuk ruang tunggu pelabuhan Rp 3 ribu. Sedangkan kendaraan roda dua Rp 4 ribu dan roda empat Rp 5 ribu.
“Ketika pengunjung masuk di ruang tunggu setelah kita membayarkan langsung diberikan dengan karcis, namun yang terjadi karcisnya tidak diberikan. Pertanyaannya uang karcis itu untuk siapa?,” ucap Koodinator Aksi Malige, Marsid Sikancil dalam orasi.
Marsid kembali mempertanyakan janji pihak pelabuhan Murhum untuk memberikan ruang parkir bagi sopir angkutan dan tukang ojek. Sebab kedua jasa transportasi itu tidak diperbolehkan masuk kawasan pelabuhan. Akibatnya selain kapasitas lahan parkir kurang mampu menampung pengunjung pelabuhan, parkiran kendaraan sekitar pelabuhan membuat macet jalur pintu pelabuhan.
Menurut para pengunjuk rasa, sebelumnya Kepala Pelabuhan Murhum Kota Baubau, Marlent, menjanjikan pembangunan kawasan parkir untuk angkutan dan tukang ojek sejak dua tahun lalu.
“Inikan membuat kemacetan terus kalau parkirnya mereka di depan pintu pelabuhan,” ujarnya.
Hal sama juga dikeluhkan seorang tukang ojek, Irwan yang tak kunjung menempati parkiran khusus mendisiplinkan kendaraan. “Sebenarnya kami juga resah tidak bisa masuk kendaraan di dalam. Tapi mau di apa pelabuhannya juga hanya diisikan kontener jadi kita kalau mau masuk tidak ada tempat lagi,” terang Irwan.
Seorang pengunjung pelabuhan berpendapat sama jika retribusi tanpa bukti pembayaran dan macetnya kawasan pelabuhan. “Saya sudah berapa kali masuk di pelabuhan, setelah membayar tapi tidak diberikan karcisnya. Baru di luar itu kalau ada kapal sandar pasti macet di depan,” ujarnya.
Orasi Malige sempat bersitegang dengan pihak keamanan pelabuhan. Keinginan mereka untuk bertemu kepala pelabuhan, terhambat surat izin resmi dari kepolisian tentang aksi unjuk rasa. Mereka mengancam akan kembali berorasi dengan masa lebih banyak.
Laporan: Harianto
