SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Pelantikan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Wakatobi defenitif, rupanya bagian dari tindak lanjut evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kinerja instansi di wilayah setempat.
“Menindaklanjuti hasil evaluasi KPK terhadap rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi, sehingga kita menindaklanjuti agar sesegera mungkin kita lakukan pembenahan di BKPSDM Wakatobi,” terang Bupati Wakatobi, Arhawi, Kamis (13/9/2018).
Pemda Wakatobi sebelumnya melantik Jumadin sebagai Kepala BKPSDM Wakatobi menggantikan La Ode Saharumu pada Kamis, 13 September 2018.
(Baca: Jumadin Duduki kursi Kepala BKP dan SDM Wakatobi)
Arhawi menerangkan, terdapat sejumlah hasil evaluasi KPK terkait kerja-kerja harus segera dilakukan oleh kepala BKPSDM defenitif, yaitu mengambil langkah menerapkan sistem tunjangan penghasilan pegawai serta segera membuat aplikasi penilaian kerja pegawai.
Selain itu, memasuki proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dibutuhkan pemimpin definitif bukan pelaksana tugas untuk mengambil langkah-langkah strategis.
Hasil evaluasi KPK juga tecantum dalam visi misi Pemda Wakatobi tentang sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi.
“Ini menjadi penting agar kami melantik kepala BKPSDM yang memenuhi syarat dan definitif,” ucapnya.
Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Sarini Ido
