Pelaporan Keuangan Buteng Terkendala Satu OPD

  • Bagikan
Bupati Buton Tengah Samahuddin bersama Kepala BPK Sultra Hermanto dan tim pemeriksa keuangan Buteng, saat menyanyikan lagu kebangsaan di aula Setda Buteng, (Foto: Ali Tidar/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: BUTON TENGAH – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) sangat mengkuatirkan kondisi pelaporan keuangan Buton Tengah (Buteng). Sebab, masih adanya sejumlah Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) OPD yang kurang progres dan sangat kecil untuk disampaikan ke tim pemeriksa.

BPK Sultra, Hermanto mengatakan tidak menuntut kemungkinan para Organisasi Pemerintah Daerah Buteng dikenakan penalti bila sampai akhir Maret 2018 belum menyelesaikan laporan keuangannya.

“Itu aturan nasional yah, pertanggal 31 Maret itu harus sudah selesai pelaporannya. Kalau tidak, kena penalti,” jelasnya usai pertemuan dengan OPD di aula Sekretariat daerah, Senin (26/3/2018).

Menghindari pelanggaran tersebut, lanjutnya, dia berharap OPD Buteng mempunyai komitmen LPJ tuntas sebelum bergantinya bulan Maret.

“Jadi butuh komitmen, tolong jangan hanya sekadar ucapan, harus dibarengi dengan niat dan motivasi kerja,” tegasnya.

Bupati Buteng, Samahuddin mengakui bahwa masih ada satu OPDnya yang terkendala dalam pelaporan LPJ, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang SDN 4 Lombe.

“Saya sudah tekankan kadisnya untuk menyelesaikan segera LPJ SDN 4 Lombe itu, pokoknya tidak boleh ditunda lagi, besok sudah selesai,” terang Samahuddin.

Dia juga berharap, predikat yang diperoleh Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bisa meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buteng, Hasan Tali mengungkapkan pihaknya telah memanggil bendahara sekolah tersebut untuk menyelesaikan laporan keuangannya. Karena satu sekolah saja tidak menyelesaikan pelaporan keuangannya, berdampak untuk seluruh OPD di Buteng.

“Dia sudah datang, namun karena kambuh gulanya dia pulang kembali untuk istirahat. Kedepan tidak lagi seperti ini, dia saya sudah ganti, karena itu telah menjadi komitmen saya, jika ada kepala sekolah yang tidak patuh dan tidak beres pelaporannya, risikonya adalah jabatannya,” pungkas Hasan Tali.

 

Laporan: Ali Tidar

  • Bagikan