000 HPN Prov

Pembahasan LKPj Berlanjut, Pemda Koltim Dikritik

SULTRAKINI.COM: KOLAKA TIMUR – Ketua DPRD Kolaka Timur, Rahmatia Lukman memimpin rapat pembahasan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) anggaran tahun 2018 yang sempat tertunda, Kamis (4/7/2019). Banyak kritik dilontarkan anggota dewan atas laporan tersebut, bupati Koltim juga diminta mengevaluasi proses pembangunan daerah hingga kini.

Pembahasan LKPj, dihadiri Bupati-Wakil Bupati Tony Herbiansyah dan Andi Merya Nur serta semua OPD Koltim di ruang rapat DPRD Koltim. Selama rapat, sejumlah fraksi mengkritik laporan anggaran tahun 2018 tersebut.

(Baca: Rapat Pembahasan LKPj Koltim Ditunda, Dewan Temukan Ketidaksesuaian Laporan)

Kritik pertama datang dari Irwansyah dari fraksi PPP. Tercatat enam poin penting yang menurutnya harus dievaluasi Pemda Koltim. Pertama, kurangnya pengawasan dari Pemda Koltim, sehingga pelaksanaan proyek tidak dikerjakan sesuai dengan bestek dan terkesan asal-asalan.

Kedua, merekomendasikan tim audit BPK untuk mengaudit kembali beberapa proyek daerah dari APBD tahun anggaran 2018. Ketiga, pengadaan bibit di lapangan, baru tiga bulan sudah layu sehingga masyarakat tidak bisa menanamnya.

“Kepada Dinas Pertanian agar mengadakan bibit berkualitas sesuai aturan yang berlaku. Keempat, agar menindaklanjuti dan merealisasikan temuan BPK secepatnya sesuai dengan LHP BPK dalam waktu 60 hari,” ujar Irwansyah.

Bupati Koltim, Tony Herbiansyah juga direkomendasikan melakukan reposisi jabatan kepada SKPD yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, demi membantu mewujudkan visi dan misi Koltim.

Berikutnya, dari fraksi PAN, Andi Musmal. Menurutnya, ada banyak persoalan terhadap kinerja bupati Koltim, misalnya belum tuntasnya konsep tata ruang wilayah yang berjalan hampir 5 tahun.

Selain itu banyak pekerjaan proyek masih bermasalah, banyak rusak, ada juga soal swakelola Dinas PU.

“Dalam gedung DPRD ada pengaspalan 1 M namun hasilnya sangat buruk,” ucapnya.

Andi Musmal juga mempertanyakan visi misi pemerintah yang terkesan hanya slogan. Sebab, ada banyak yang tidak terealisasi. Misalnya, pengadaan singkong gajah, merica, dan bawang merah.

“Lain lagi di Tinondo, apakah ada pendampingan atau tidak tentang persoalan di sana, Pemda memang tidak pro-rakyat. Ada lagi soal tidak transparannya Dinas Pertanian tentang mesin pertanian (alsintan) yang disewakan. Masyarakat dibebani biaya sewa alat hingga Rp 100 juta dan nama-nama ketua kelompok yang menerima bantuan alsintan sampai sekarang belum ada. Padahal nama-nama tersebut diminta oleh pihak dewan,” lanjutnya.

Pembahasan LKPj turut menyinggung adanya 13 pensiunan PNS yang masih menerima gaji berkala, serta masalah pembayaran gaji PNS yang lulus seleksi tahun 2019. Beberapa item pembahasan ketidaksesuaian itu sulit dijawab oleh pihak BPKD.

“Pembayaran gaji PNS yang lulus tahun ini hanya dilakukan untuk bulan Juni saja. Sementara gaji mereka untuk bulan Mei tidak dibayarkan. Kami juga mempertanyakan anggaran tahun 2017-2018 di Dinas Pariwisata, berupa perlengkapan adat yang sampai sekarang belum ada, sementara dananya dicairkan seratus persen. Lembaga audit harus memeriksa ini,” terangnya.

Masukkan lainnya juga datang dari Partai Demokrat, Muhammad Jabal yang sependapat dengan fraksi PPP dan Andi Musmal dari PAN. Dikatakannya, banyak permasalahan pembangunan di Pemda Koltim, misalnya proyek box culvert di Kecamatan Lalolae.

“Kritik ini semata-mata ingin bagaimana pemerintah tahu masih banyak kekurangan, jangan hanya enak-enaknya saja yang ditahu,” kata Muhammad Jabal.

Partai Demokrat, Tajudin selaku Wakil Ketua DPRD Koltim, menilai unsur pengawasan sangat lemah dari pemerintah terhadap kinerja yang ada. Bupati Koltim, Tony Herbiansyah diminta mengevaluasi semua OPD.

“Jangan hanya meminta jabatan padahal tidak bisa kerja. Adalagi masalah lain soal pemuatan batu dari Onembute yang melebihi kapasitas. Tinggi muatan sampe 1 meter, kalau jatuh bagaimana, itu bisa membahayakan pengguna jalan lainnya,” jelas Tajudin.

Kritik lainnya juga dilontarkan Syamsul Rijal dari Partai Golkar yang melihat adanya masalah dengan tambang galian C di Kecamatan Ladongi.

Kemudian Asnul yang fokus mengkritisi proyek pengaspalan yang dikerjakan asal-asalan.

Setelah penyampaian kritik dari beberapa fraksi, pimpinan sidang lalu memberikan kesempatan kepada Bupati Koltim, Tony Herbiansyah untuk menanggapi.

“Kami tentunya akan berupaya dalam melayani masyarakat. Usulan dari Fraksi Indonesia Bersatu tentang dana desa melalui Perbup akan direalisasikan untuk pembuatan Perdes. Lalu proyek aspal dalam gedung DPRD, termasuk lapangan parkir harus diaspal, ini Dinas PU memang tidak teliti cara kerjanya. Ke depannya semua proyek akan di-review oleh inspektorat,” ucap Tony.

Laporan: Hasrianty
Editor: Sarini Ido

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.