SULTRAKINI.COM: KENDARI – Anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara, Wa Ode Hamsinah Bolu, menilai pemerintah daerah di Sultra belum memprioritaskan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Terbukti, dari hasil reses di beberapa kabupaten dan kota, semuanya mengeluhkan persoalan ini.Padahal kebutuhan utama masyarakat adalah ketersediaan pasokan air yang berkualitas. Baik dalam kota maupun di desa. Pemerintah terkesan kurang serius bekerja menyelesaikan persoalan ini. Ditambah lagi, target pemenuhan kebutuhan air bersih dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat terus diulur, hingga 2019.\”Komitmen kepala daerah harus kuat dalam menyelesaikan persoalan air bersih ini. Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat harusnya menjadi indikator keberhasilan pemerintah,\” ujar Wa Ode Hamsinah saat ditemui SULTRAKINI.COM di sekretariat DPD RI perwakilan Sultra, Kamis (7/4/2016).Indikatornya, kuantitas air terus berkurang tiap tahun sehingga pasokan untuk masyarakat semakin mengalami devisit. Kualitasnya pun masih sangat buruk, seperti memindahkan air keruh dari gunung ke bak penampungan.Selain itu, kontinuitas penyaluran air belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. PDAM lebih sering mengalirkan air sekali dalam dua pekan. Ditambah lagi persoalan finansial, biaya beban yang ditanggung masyarakat masih mahal bagi mereka yang berada di desa. Sebab tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan.\”PDAM kan orientasi utamanya adalah terpenuhinya pelayanan air bersih bagi masyarakat. Walaupun perusahaan, tapi kan plat merah. Prioritas harus empat indikator tadi,\” jelas pengganti Rusman Emba ini.Menurut Hamsinah, kepala daerah harus menaikkan level prioritas pemenuhan air bersih ini. Meski potensi persediaan air di Sultra masih banyak, namun tidak boleh terlena dengan keadaan.Pasalnya, sekitar 10 kabupaten yang didatangi Wa Ode Hamsinah, semuanya merasa terancam kekurangan pasokan air bersih. Air sungai mengalami devisit karena maraknya illegal loging, pembukaan lahan kebun, lahan tambang dan sebagainya. Sehingga semua sepakat memprioritaskan pemenuhan air bersih.\”Yang jelas pemerintah daerah harus kerja keras, harus berkomitmen dulu untuk pemenuhan air bersih ini. Termasuk regulasi yang ketat yang mengatur water catchment area, perlindungan kawasan hutan yang jadi penampungan air, penggundulan hutan dan sebagainya,\” katanya.Apalagi pemerintah pusat sudah memberikan porsi anggaran yang cukup serius untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih ini. Termasuk memutihkan hutang PDAM serta membuka peluang upaya alternatif penyediaan air.Dari 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara, Hamsinah melihat Kabupaten Buton Utara yang memiliki konsep bagus dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Meski demikian, dia tetap ingin melihat langsung proses pemenuhan kebutuhan air tersebut sebagai ukuran keberhasilan.\”Kalau saya melihat kepala daerah lain ini kurang serius, dalam pemenuhan air bersih ini. Harusnya, lihat berapa APBD kita, terus berapa sih potensi PAD dari pembukaan lahan sawit kalau dibandingkan dengan ketersediaan air bersih. Kebutuhan ini (air bersih) harus menjadi prioritas,\” tukas Hamsinah.Editor: Gugus Suryaman
Pemda Abaikan Pemenuhan Air Bersih
