SULTRAKINI.COM:KONAWE SELATAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan menggelar rapat koordinasi dalam rangka Penanganan Konflik Sosial (PKS), tingkat Kabupaten Konawe Selatan bersama Polres Konsel, TNI, Camat dan Kejaksaan, Jumat (17/11/2017).
Sekretaris Daerah Kab. Konawe Selatan, Ir. Drs. H. Sjarif Sajang, M. Si pada saat membuka kegiatan rapat koordinasi menyampaikan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial (PKS), bahwa perseteruan dan benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang menyebabkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pambangunan daerah maupun nasional,
Lanjut Sjarief, ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat. Karena itu, melalui kegiatan tersebtut pihaknya berharap jajaran pemerintah dan aparat keamanan,TNI/POLRI dapat membangun sinergi dalan rangka penanganan konflik sosial sehingga dapat menciptakan stabilitas daerah dan keamanan dilingkup pemerintah Kab Konawe Selatan.
“Program strategis pembangunan di Konawe Selatan tidak dapat berjalan lancar tanpa dukungan situasi daerah yg kondusif. Jadi melalui kegiatan ini, saya mengharapkan kita semua dapat menjaga kondisi sosial masyarakat dan lingkungan secara terpadu terarah dan berkelanjutan sesuai program kerja yang telah kita tetapkan” harapnya.
Dalam rangka penanganan konflik sosial ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu kesajahteraan masyarakat dan keamanan daerah. Dua hal ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, artinya apabila keamanan daerah terjamin dan kondusif, tentu berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta membuka peluang datangnya investasi. Untuk itu dua hal ini menjadi konsen kita bersama pemerintah dan TNI/POLRI untuk mewujudkannya.
Laporan: Adryan Lusa
