Pemda Wakatobi Baru Membantu Irawan, Bocah Miskin Penderita Leukimia dan Kanker

  • Bagikan
Warga miskin Wakatobi dari Desa Wapia-pia, Kecamatan Wangi-wangi, Irawan yang terbaring lemas saat mendapatkan perawatan. (Foto: Amran Mustar Ode/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM:WAKATOBI- Miris, Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui Dinas Sosial Wakatobi baru akan menguruskan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Irawan Warga Desa Wapia-pia, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi. Bocah memasuki usia 4 tahun ini divonis menderita Leukimia dan kanker pada perut serta mata.

Sejak di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palagimata Kota Baubau Kamis (16/03/2017) lalu, ia kembali dirujuk ke RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 19 Maret 2016. Selama perawatannya itu, anak Wa Ode Dasriani tidak mendapatkan bantuan dari Pemda Wakatobi. Padahal keluarga itu salah satu orang miskin di Wakatobi.

Selama pengobatan, orangtua Irawan juga tidak memiliki KIS maupun jaminan kesehatan dari pemda setempat. Mereka hanya mendapatkan bantuan dari relawan dalam pengobatan selama di Makassar senilai Rp 25 juta.

Pengurusan bantuan subsidi dari pemerintah baru akan didapatkannya setelah Dinas Sosial mengambil data diri keluarga tersebut. “Saya sudah perintahkan Kepala Bidang untuk mengambil foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) orang tua Irawan dan hari ini dia sudah bawa ke BPJS untuk mengurus KIS yang akan disupsidikan Pemda Wakatobi,” kata Kepala Dinas Sosial Wakatobi, Aslam Sadik. Kamis (30/03/2017).

Sadik kembali menyoroti Dinas Kesehatan yang kurang mendeteksi masyarakat miskin layak memegang KIS.

“Kalau Dinkes sudah mendata bahwa di desa ini ada warga tidak mampu yang lagi sakit dan membawa datanya ke kami supaya kami usulkan ke BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Orangtua Irawan juga sedang mengurus jaminan kesehatan lain meski sedang diproses untuk mendapatkan subsidi dari pemda Wakatobi.

“Nanti kita lihat KIS yang mana yang duluan keluar. Yang keluar duluan itu yang dipakai,” ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Sosial Wakatobi mengakui sebanyak 6.830 jiwa orang miskin belum mendapatkan pelayanan gratis dari Pemda pada 2016 hingga kini. Jumlah ini masih direncanakan penanganannya pada 2018 mendatang.

  • Bagikan