SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Walaupun telah berpisah dari Kabupaten Buton dan menjadi daerah otonom baru lebih dari 16 tahun, nampaknya Kabupaten yang terkenal dengan tambang aspalnya itu belum sepenuhnya melepaskan Wakatobi.
Hal ini dapat dilihat dari aset Bandar Udara Maranggo Tomia belum diserahkan ke Kabupaten Wakatobi. Dulunya bandara tersebut dibangun oleh pemilik Wakatobi Dive Risort (pemodal asing) yang saat itu Wakatobi masih bagian dari Kabupaten Buton.
Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi telah memerintahkan Pemda Buton untuk menyerahkan aset bandara tersebut kepada Pemda Wakatobi.
Sekda Wakatobi, La Jumadin, mengatakan ia berkomunikasi dengan Sekda Buton untuk segera membentuk tim yang turun ke Kabupaten Buton meminta Pemda Buton segera memberikan aset bandara tersebut.
“Kami melaksanakan perintah KPK dalam rangka penertiban aset daerah, seyogyanya daerah otonomi baru itu terbentuk, aset dari kabupaten induk juga harus diserahkan ke daerah otonomi baru,” ucap La Jumadin, Kamis (6/2/2020)
Bahkan menurutnya dari hasil fasilitasi KPK antara Pemda Wakatobi dengan Buton, lembaga antirasuah itu memerintahkan Pemda Buton segera memberikan aset tersebut ke Pemda Wakatobi.
“Namun kami belum tindak lanjuti karena kami masih menghadapi tukin (tunjangan kinerja), kemudian konsultasi ke pusat, baru pulang di sini selesaikan pengurusan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP),” terangnya.
Alasan Pemda Buton belum menyerahkan aset tersebut lantaran masih ada kewajiban pihak Wakatobi Dive Risort (WDR) yang belum diselesaikan di Pemda Buton.
“Ini kan wilayahnya kita. Kalau WDR itu masih ada kewajibannya bukan lagi ke Pemda Buton tapi ke Pemerintah Wakatobi karena kita ini daerah otonom,” ujarnya.
Jika Pemda Buton masih bersikeras tidak memberikan bandara yang ada di wilayah Wakatobi ini, kata dia, pihaknya akan kembali ke KPK RI.
Ia pun menargetkan Pemda Wakatobi bisa mengambil Bandar Udara Maranggo Tomia sekitar pertengahan tahun 2020.
Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Sarini Ido
