SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Wakatobi khususnya para pencari kerja, karena dalam waktu dekat pemerintah akan merekrut 500 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2021 ini.
Sebanyak 500 kuota CPNS dan P3K ini terdiri dari 448 tenaga guru, 42 tenaga kesehatan, dan 10 tenaga teknis.
Perekrutan pegawai ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 754 tahun 2021 tentang penetapan kebutuhan PNS negara dilingkungan Kabupaten Wakatobi tahun 2021, tertanggal 29 April 2021.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wakatobi Sahibuddin mengatakan, direncanakan tanggal 31 Mei 2021 ini akan diumumkan pembukaan pendaftaran.
Lanjutnya, 448 tenaga guru yang akan direkrut menjadi P3K, sementara 42 tenaga kesehatan, dan 10 tenaga teknis akan menjadi PNSD di lingkup Pemda Wakatobi.
“Gaji PPPK ini setara PNS hanya mereka melalui perjanjian kerja minimal satu tahun, dan maksimal selama lima tahun,” kata Sahibuddin, Rabu (19/5/2021).
(Baca juga: Pendaftaran CPNS 2021 Dijadwalkan Akhir Mei, Perhatikan Lagi Syarat dan Cara Daftarnya)
Tenaga guru P3K yang akan diterima yaitu, guru Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bimbingan Konseling, IPA, PGSD, Matematika, Penjasorkes, PPKN, Prakarya dan Kewirausahaan, Seni Budaya, dan TIK.
Dari 448 guru ini nantinya akan mengajar di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Para calon guru PPPK ini akan langsung memilih sekolah mana yang mereka masuk,” ungkapnya.
Sementara 42 untuk tenaga kesehatan yang didalamnya terdapat enam dokter umum dan satu dokter gigi akan di tugaskan disejumlah puskesmas di Wakatobi.
Sisahnya 10 tenaga teknis akan ditempatkan di sejumlah instansi lingkup Pemda Wakatobi.
Ia berharap, penerimaan CPNS dan P3K tahun ini dapat menjaring para sarjana yang ada di Kabupaten Wakatobi.
“Menyangkut informasi lebih lanjutnya kita akan sampai ketika sudah ada petunjuk-petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat, baik itu berkaitan dengan persyaratan dan lain sebagainya,” tutupnya. (B)
Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Hasrul Tamrin
