Iklan Clarion

Pemimpin Umbar Janji, Minus Pembuktian

Presiden Joko Widodo menjanjikan fasilitas  keuangan untuk perumahan agar generasi milenial juga dapat memiliki rumah sendiri. Menurut Presiden, pemerintah menyediakan fasilitas uang muka dan fasilitas bunga yang berbeda untuk perumahan.

Selain itu,  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, maka pemerintah akan memfokuskan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan airport  yang diharapkan menjadi sebuah lompatan besar bagi Indonesia lebih maju (www.republika.co.id, 13/1/2019).

Ini adalah sebagian kecil dari janji-janji Jokowi dalam memajukan Indonesia. Tentu saja ini dipandang sebagai langkah yang cukup bagus. Namun apakah benar hal tersebut bukan sekedar ucapan semata. Bagaimana hasilnya nanti?

Pemimpin Ingkar Janji

Mendekati tahun politik, tentu saja rakyat Indonesia mengharapkan sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan bagi bangsa dan Negara. Lahirnya gerakan 2019 Ganti Presiden, bisa dikatakan sebagai  refresentatif rakyat terhadap bobroknya kepemimpinan saat ini. Rakyat mengingkan adanya kemajuan terhadap politik indonesia. Tidak lain adalah harapan agar pemimpin mendatang diharapkan lebih peka terhadap nasib rakyatnya. Benarkah pemimpin baru, menyimpan  harapan baru yang lebih baik?

Indonesia sebenarnya membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengerti kondisi susah rakyatnya. Saat ini, Indonesia diserang dengan berbagai masalah dari berbagai bidang.  Masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan berbagai hal menjadi tugas besar bagi pemimpin untuk meyelesaikannya.

Namun sayangnya, dalam sistem politik seperti sekarang ini akan sangat jarang menemukan sosok pemimpin yang benar-benar serius mengurusi rakyatnya. Pemimpin saat ini, sepertinya tak ada yang layak menjadi pemimpin umat. Keyakinan umat terhadap penguasa sudah luntur akibat perilaku penguasa sendiri. Berbagai kebijakan yang membebani rakyat masih juga dilegalisasi. sebenrrnya, dimana kepekaan penguasa terhadap rakyat?.

Rektor UII Edy Suandi Hamid mengatakan, rakyat Indonesia saat ini merindukan sosok pemimpin yang memimpin dengan hati dan benar-benar bekerja untuk kepentingn rakyat. Namun, sosok kepemimpinan seperi itu semakin sulit ditemukan di tengah karut marutnya kondisi politik bangsa,  karena banyak pemimpin yang justru sibuk berebut kekuasaan dan melupakan rakyat.

Kondisi  ini merupakan hal yang wajar terjadi sekarang,  Karakteristik dari perpolitikan demokrasi selain persiapan dana yang banyak saat  masa kampanye, tak bisa disembunyikan dalam politik pemilu demokrasi memang orientasinya adalah meraup suara sebesar-besarnya. Semua usaha dipusatkan untuk bagaimana memikat hati orang. Membuat bagaimana agar orang mau memilih mereka. Model politik inilah yang selama ini diterapkan di Indonesia. Hanya sekedar meraih kemenangan dalam pemilu, setelah itu melupakan janji yang pernah divisikan.

Gemarnya pemimpin mengumbar janji-janji menjadi karakteristik dasar dalam politik demokrasi. Hal ini merupakan kebiasaan  yang lumrah terjadi. Suara rakyat bisa terjual dengan murah hanya dengan sebuah janji palsu. Rakyat ditempatkan sebagai raja pada masa kampanye karena suara rakyat adalah segalanya.

Ada beberapa janji yang pernah dilontarkan Jokowi saat masa pemilihan Presiden 2014 diantaranya menjadikan harga bahan bakar murah dengan pengurangan subsidi, harga bahan pokok murah  dan penegakan hukum bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Namun apakah janji tersebut sudah terealisasi? Seberapa banyak janji yang diucapkan mampu dibuktikan hingga saat ini. Nyatanya, kebijakan yang dianggap bermanfaat bagi rakyat sering tidak terimplementasi karena alasan waktu dan hambatan dana. Bahkan tidak jarang lahir kebijakan yang tak pro rakyat, membuat segelintir masyarakat kecewa. Terlebih lagi kelas bawah. Kebijakan yang tak terealisasi meyakinkan publik bahwa mereka tak diurusi. Ini terbukti dengan janji-janji Pilpres lalu yang sampai sekarang masih dipertanyakan.

Contoh lain, di bidang perdagangan impor bahan pangan masih menjadi pro kontra di negeri agraris ini.  Salah satu persoalan pokok yang dihadapi Indonesia adalah kebijakan  impor  jutaan beras yang merugikan petani dalam negeri. Kewenangan Jokowi selaku Presiden RI telah membuat nasib petani begitu kasihan. Sebab, kebijakan impor beras bukan soal kebijakan publik untuk kepentingan negara dan rakyat melainkan kepentingan kelompok kapitalis. Inilah bukti, kondisi kinerja Jokowi yang buruk dan gagal di bidang perdagangan. Jargon demokrasi harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat, hanya sekedar buang-buang kata.

Kondisi inilah yang membuat parah keadaan masyarakat. Ketika kursi yang diburu sudah didapatkan. Maka rakyat akan terlupakan. Semua harapan yang digantungkan pada penguasa hanyalah angan-angan semata. Rakyat acapkali hanya disapa saat pemilu tetapi kemudian dicampakan setelah mereka berhasil meraih kursi kekuasaan. Inilah bentuk kecurangan penguasa terhadap rakyat.  Bahkan, Mantan Ketua  Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan,  praktik demokrasi di Indonesia telah kehilangan arah. Demokrasi di negeri ini telah dibajak oleh kepemimpinan yang oligarkis dan digunakan hanya untuk kepemimpinan elite.

Inilah bukti bahwa demokrasi merupakan sistem yang rusak. Menghasilkan pemimpin yang tidak amanah dalam mengurusi rakyatnya. Bisa dikatakan,  pemimpin di negeri ini pandai membuat rencana namun miskin dalam  implementasi. Inilah sistem demokrasi yang rawan dari kebohongan semata. Semua mengandalkan berbagai macam cara demi meraih kekuasaan. Apalagi demokrasi nyata-nyata mengesampingkan hukum Allah dalam mengatur kehidupan. Masihkah kita menerima demokrasi?

Butuh Solusi

Salah satu perintah Al Qur’an adalah mengangkat seorang pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab. Dengan demikian, umat akan terurusi segala permasalahannya sebagaimana  Islam mengatur dan menyelesaikan berbagai  masalah dalam masyarakat.

Dalam Islam, memiliki cara tersendiri bagaimana memilih pemimpin. Yakni melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat, bisa juga melalui  majelis umat (Perwakilan berbagai kelompok  umat). Setelah pengangkatan, maka ada proses baiat yang dilakukan umat terhadap  Khalifah. Ini merupakan hal baku dan tidak pernah ditinggalkan oleh umat Islam, baik pada masa Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abasiyyah dan Utsmaniyyah. Pembaiatan ini baku sehingga dapat disebut sebagai satu-satunya metode pengangkatan Khalifah.

Namun perlu diperhatikan, bahwa pemimpin yag diangkat bukanlah sembarang. Mesti ada syarat yang dipenuhi agar layak dikatakan pemimpin. Bahkan tugasnya adalah untuk melaksanakan syariah secara kaffah, melancarkan dakwah dan menjaga ukhuwah atau persatuan umat, sedangkan dalam demokrasi tidak sepert itu.

Selain itu, pemimpin yang  diangkat mampu merealisasikan harapan dan impian rakyatnya. Dan Inilah yang dicontohkan Negara Islam dulunya, saat itu pemimapin yang mengurus rakyat adalah seorang yang memang dianggap mampu memegang amanah dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Kepemimpinan Islam benar-benar berfungsi sebagai ro’in dan junnah karena tegak di atas kesadaran ruhiyah.

Melihat secara historis bagaimana Khalifah Umar bin al-Khattab menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi di Daulah Islam. Pada masa pemerintahan  Khalifah Umar bin Khattab pernah mengalami krisis ekonomi yang begitu hebat. Rakyat Daulah Islam kelaparan massal. Yang sakit pun ribuan. Roda ekonomi berjalan terseok-seok. Krisis ekonomi ini adalah sunahtullah. Namun bagaimana Khalifah peduli  dan memikirkaan jalan keluar yang tepat dan cepat dalam mengatasi krisis ekonomi.  Solusi yang tuntas dan menyeluruh. Bukan solusi tambal-sulam. Apalagi hanya sekedar basa-basi semata.

Ia benar-benar merasakan beban derita rakyatnya. Ia segera mengambil langkah-langkah penyelesaian  yang komprehensif lagi cepat. Mengahadapi krisis ekonomi ini, ia mengambil langkah untuk tidak bergaya hidup mewah. Makanan seadanya. Bahkan kadarnya sama dengan rakyat yang paling miskin atau bahkan lebih rendah lagi.

Ini adalah sebuah sikap kepedulian yang luar biasa dari seorang kepala negara terhadap penderitan rakyatnya. Umar benar-benar mengurus rakyatnya. Khalifah Umar tahu bahwa tanggung jawab seorang kepala negara sangatlah besar kelak di  Hari akhirat. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya dalam melayani urusan rakyatnya. Rasa tanggung jawabnya  atas pemerintahan di hadapan Allah yang membuatnya mampu mengatasi kesulitan ekonomi. Dan ini sungguh-sungguh dijalankan , bukan basa- basi politik semata namun ada sikap yag ditunjukkan bagaimana sengasaranya beban yang diderita oleh rakyatnya.

Pertanyaan selanjutnya, adakah pemimpin di dunia khususnya Indonesia bersikap seperti ini ketika ada krisis? Wajar saja tidak ada. Karena mereka tidak menjalankan perintah syariat Islam, sebagaimana Khalifah Islam menjalani itu semua karena landasan akidah Islam dan tuntunan syariah Islam.

Wallahu ‘alam bi ash-shawab.

Oleh : Rima Septiani ( Mahasiswi PGSD UHO)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.