SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, memetakan potensi konflik sosial di seluruh wilayah administrasinya. Hal tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (18/12/2017).
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari, Ridwansyah Taridala mengatakan secara umum wilayah Kendari masih dikatakan aman dari konflik sosial.
Namun, ia menegaskan berbagai potensi yang dapat memicu terjadinya konflik di beberapa kecamatan di Kota Kendari tetap perlu diantisipasi.
Sampai akhir tahun 2017, pihak Kesbangpol Kota Kendari mencatat dan memetakan sejumlah permasalahan yang dapat memicu konflik sosial.
Isu perebutan lahan mata pencaharian di terminal dan pelabuhan, aktivitas di sekitar lingkungan kampus besar, penertiban lahan yang ditempati kelompok masyarakat secara ilegal, dan berbagai paham dan organisasi radikal dapat menjadi pemicu konflik sosial di Kendari.
“Potensi-potensi ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Kendari sehingga perlu diwaspadai dan antisipasi ke depannya,” jelas Ridwansyah dalam paparannya.
Untuk itu, Ridwansyah mengaku sengaja mengundang pihak kepolisian dan TNI serta perangkat pemerintah sampai di tingkat lurah agar bersama mengantisipasi berbagai potensi tersebut seperti yang diamanatkan di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Dalam rapat ini selain dihadiri pihak kepolisian dan TNI, juga dihadiri OPD se-Kota Kendari, camat, lurah, dan forum keagamaan dan sosial yang ada di Kota Kendari.
Laporan: Didul Interisti
