SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pemerintah Kota Kendari kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2019. Penghargaan keenam ini diberikan oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Wali Kota Kendari, Sukarnain Kadir, Rabu (7/10/2020).
Selain penghargaan WTP, Pemkot Kendari diganjar dengan piagam penghargaan dan plakat atas keberhasilan mengelola keuangan daerah.
Ka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Arif Wibawa, mengatakan penghargaan WTP akan berdampak terhadap penambahan Dana Investasi Daerah (DID) Kota Kendari beberapa tahun terakhir.
“Tahun 2019 DID Kota Kendari berjumlah Rp 32,36 miliar dan di 2020 ini meningkat menjadi Rp 43,87 miliar, sehingga terdapat kenaikkan sekitar Rp 11,5 miliar dan tentunya di 2021 semakin meningkat lagi,” ucap Arif wibawa, Rabu (7/10/2020).
Penyerahan penghargaan WTP, lanjutnya bagian dari penghargaan pemerintah yang diberikan melalui Kementerian Keuangan RI dan selaku kanwil perbendaharaan di bawah Kementerian Keuangan RI menyampaikan tata kelola keuangan daerah yang dilakukan Pemkot Kendari sesuai dengan ketentuan.
“Pada dasarnya tata kelola yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu sudah dibuktikan Pemerintah Kota Kendari sudah enam kali berturut-turut mendapatkan opini WTP. Harapannya, tata kelolanya on the track, tahap pertama dipertahankan, kemudian tahap berikutnya akan ditingkatkan lagi misalnya ada pertemuan tentang perbaikan dan koreksi,” jelasnya.
Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Pemkot Kendari sehingga meraih WTP selama enam tahun berturut-turut.
“Ini (WTP) untuk meraihnya butuh kerja keras, butuh koordinasi, butuh soliditas dari seluruh jajaran di Pemerintah Kota Kendari. Ini adalah kerja keras bersama, semua stakeholder di Kota Kendari tak hanya pemerintah, tapi DPRD Kota Kendari dan dukungan pihak eksternal,” ucapnya.
Menyangkut perbaiki pengelolaan keuangan, Pemkot Kendari perlahan mulai menggunakan aplikasi dan mulai mengubah sistem dari manual ke digital atau elektronifikasi. Ini juga sangat membantu melakukan tracing terhadap dokumen dan data.
Dari 17 kabupaten/kota dan Pemda di Provinsi Sultra, Kota Kendari yang pertama mendapat penghargaan tersebut. (B)
Laporan: Riswan
Editor: Sarini Ido
