Pemprov Sultra Dorong Aspal Buton untuk Pembangunan Infrastruktur Nasional

  • Bagikan
Luhut Binsar Pandjaitan dan Ali Mazi saat rakor bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terkait aspal buton, Senin (27/5/2019). (Foto: Istimewa).
Luhut Binsar Pandjaitan dan Ali Mazi saat rakor bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terkait aspal buton, Senin (27/5/2019). (Foto: Istimewa).

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mendorong percepatan pengembangan dan penggunaan aspal buton untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, Senin (27/5/2019).

Rapat yang berlangsung di Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman tersebut dipimpin langsung Luhut Binsar Pandjaitan dihadiri Gubernur Sultra,, Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian SDM, Badan Standarisasi Nasional (BSN), BPPT, LIPI, Kadis ESDM dan Kadis Bina Marga Sultra dan pejabat lainnya.

Ali Mazi mengungkapkan, rakor ini untuk menindaklanjuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman pada tanggal 2 Mei 2019.

“Setelah uji lapangan aspal buton terbaik di dunia dengan kandungan deposit sekitar 663 juta ton perkiraan nilai uang Rp 331 triliun jangka waktu pengolahan sekitar 100 tahun,” tulisnya dalam pers rilis yang diterima SultraKini.com, Senin (27/5/2019).

Hasil uji lapangan tersebut, lanjut Ali Mazi, sementara menunggu dikeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dari perindustrian dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Kita berharap agar industri pengelolaan aspal buton bertempat di Sultra, khususnya Buton agar secara langsung berdampak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja lokal,” harapnya.

Luhut Binsar Pandjaitan menilai bahwa aspal buton sangat berkualitas, dan harus segera diolah untuk mengurangi 75 persen impor aspal Indonesia yakni 1,3 juta ton sampai 1,7 juta ton per tahun atau USD 500.

Ia meminta, untuk segerah dilakukan rapat teknis perhitungan jumlah kebutuhan import, permintaan dalam negeri (aspal jalan negara, provinsi, kabupaten dan jalan desa) yang akan dilaksanakan pada 3 Juni 2019 mendatang.

“Kurun waktu dua tahun aspal buton telah digunakan untuk seluruh pembangunan infrastruktur jalan di seluruh Indonesia dengan sasaran Indonesia mengurangi signifikan import aspal,” pungkasnya.

Laporan: La Niati
Editro: Habiruddin Daeng

  • Bagikan