SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menolak usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi 2019. Dokumen ditolak lantaran ditandatangani oleh Muhammad Ali selaku Ketua DPRD Wakatobi serta anggota dewan lainnya, yang pindah partai untuk mencalonkan diri di pemilihan legislatif 2019.
Kata Ketua Fraksi PIB, DPRD Wakatobi, Erniwati Rasyid, menerangkan hasil konsultasi DPRD Wakatobi kepada Biro Pemerintahan Sultra terkait evaluasi APBD 2019 pada 21 Desember lalu berujung penolakkan. Di dalam dokumen itu rupanya, dibubuhi tanda tangan Muhammad Ali dan enam anggota dewan yang ikut membahas APBD 2019, namun mereka telah pindah partai dan menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.
“Hasil konsultasi DPRD Wakatobi tanggal 21 Desember di Biro Pemerintahan Sultra terkait evaluasi APBD 2019 ditolak,” ujar Erniwati, Senin (24/8/2018).
Menurut Pemprov, lanjutnya, ketujuh anggota dewan tersebut seharusnya tidak lagi mengikuti pembahasan APBD Wakatobi, terlebih menandatangani dokumen itu. Langkah alternatifnya, pihak dewan segera memproses pelantikan pengganti ketua DPRD Wakatobi sesuai kewenangan otoritasnya, sehingga tidak memberi dampak terhadap lembaga tersebut.
“Solusinya, harus dikonsultasikan kembali ke Kemendagri,” ucapnya.
Diketahui tujuh anggota DPRD Wakatobi telah menyatakan diri mundur dari jabatannya sejak Juli 2018, sebagai syarat pencalonan dikarenakan pindah partai.
Ketujuhnya, yakni Ketua DPRD Wakatobi Muhamad Ali dari PDI Perjuangan pindah ke Partai Golkar; Wakil Ketua I Hamiruddin dari PAN pindah ke Partai Golkar; Sutomo Hadi dari PDI Perjuangan pindah ke PKS; Badalan dari PAN pindah ke Partai Golkar; Sukardi dari PAN pindah ke Partai Golkar; Ariati dari PAN pindah ke Partai Golkar; dan Muksin dari PAN pindah ke Partai Golkar.
Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Sarini Ido
