SULTRAKINI.COM: BUTON – Polemik Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Manuru, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara tidak ada kepastian penyelesaian hingga kini. Hal itu dapat dilihat dari belum adanya kepastian dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan panitia pemilihan BPD Manuru.
“Bupati diminta mencopot kadis PMD dan camat Siotapina karena lambat menangani polemik pemilihan BPD Manuru,” kata Pemerhati Pemerintahan Desa Kabupaten Buton, Muhammad Risman kepada Sultrakini.com, Kamis (30/5/2019) malam.
Risman meminta bupati Buton segera memanggil kepala PMD dan camat Siotapina untuk menjelaskan dan menyelesaikan persoalan tersebut sebelum menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan.
“Masalah ini sudah lama disuarakan dan ini juga peringatan kepada bupati Buton, agar lebih fokus memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan di desa. Bupati jangan hanya melantik, tetapi diharapkan segala proses yang dilaksanakan oleh bawahanya, diperhatikan jika ada kesalahan maka harus ditindak karena jangan sampai merugikan pemerintahan terutama La Bakry sebagai Bupati Buton,” ujarnya.
Menurut Risman, persoalan tersebut terkesan diabaikan oleh Kadis PMD, Awaluddin dan Camat Siotapina, La Rahadi. Sebab, polemik pemilihan BPD Manuru yang diduga cacat hukum itu hingga kini belum juga ditindaklanjuti.
“Saya meminta ketegasan bupati Buton mencopot kepala DPMD dan camat Siotapina jika tidak menyelesaikan permasalahan pemilihan BPD Manuru,” tambahnya.
Risman menduga lambatnya penanganan persoalan tersebut dikarenakan kadis PMD dan camat Siotapina tidak memahaminya tupoksinya. Ia juga menduga dalam persoalan itu ada indikasi keberpihakan instansi terkait dalam hal ini DPMD dan camat Siotapina.
“Itu berbahaya. Saya meminta kepada bupati Buton harus tegas bila perlu copot mereka karena dampaknya akan kepada pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan La Bakry sebagai bupati,” sambungnya.
Laporan: La Ode Ali
Editor: Sarini Ido
