Iklan Clarion

Penerima Bantuan PKM Diduga Fiktif

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Koalisi Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (KRAK Sultra), melakukan aksi demonatrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra. Jumat (24/6/2016).

Dalam aksinya kali ini, masa menuding telah terjadi indikasi korupsi di Diknas Provinsi Sultra pada bantuan PKH, PKM dan Desa vokasi tahun 2015 sesuai hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

[ Klik Banner untuk ke Halaman Registrasi ]

Diungkapkan Koordinator Aksi, Alfin Pola dalam orasinya, diduga lembaga penerimaan bantuan sosial yang disalurkan lewat Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Muna, Kolaka, Konawe, Konsel, Wakatobi, Butur dan Konawe Kepulauan juga Buton, tidak jelas keberadaanya atau fiktif.

Di Kantor Dewan ini, masa KRAK Sultra diterima oleh anggota Komisi D, DPRD Provinsi Sultra, untuk berdialog.

Ditemui SULTRAKINI.COM usai dialog tersebut, Koordinator Aksi, Alfin Pola meminta Kadis Dikbud Sultra untuk mundur dari Jabatannya. Ia juga meminta polda segera memanggil Kadis untuk dimintai keterangan.

Mendukung tudingannya itu, Alfin Pola mengaku memiliki data dan siap memperlihatkan data tersebut saat hering bersama Anggota DPRD Provinsi Sultra di Komisi D.

Menurut, anggota DPRD Provinsi Sultra di Komisi D, Semua aspirasi itu bersifat dugaan, karena belum ada bukti. Namun Kami di DPRD menerima semua aspirasi.

“Kita akan melakukan klarifikasi dari instansi terkait, PKH berkaitan dengan Dinas Sosial dan PKM juga Desa Vokasi ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Sultra, kami segera akan undang mereka untuk mengklarifiasi apa benar dugaan Koalisi ini,” ujarnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.