Penyebab ‘Si Melon’ Langka, Satu Diantaranya Perbuatan ASN

  • Bagikan
Ilustrasi (Foto: Google)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Kelangkaan dan mahalnya harga Gas LPG ukuran 3 Kg mulai terungkap. Pasalnya beberapa waktu terakhir, tim dari PT Pertamina Sultra melakukan investigasi tentang permasalahan tersebut.

Dikatakan Asisten Sales Eksekutif LPG III PT Pertamina Sulawesi Tenggara, I Dewa Ketut, langkanya LPG ukuran 3 Kg diakibatkan pengguna LPG tidak tepat sasaran, artinya terdapat 60 persen digunakan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), permainan di pangkalan dengan oknum tertentu dan pengalihan stok ke luar wilayah Sultra.

“Penyebab kelangkaan LPG 3 Kg di Sultra bukan berarti kuota di pertamina terbatas, melainkan adanya oknum yang bermain di dalamnya. Dalam kasus tersebut, kami terkendala masalah pengawasan di lapangan sehingga banyaknya permainan tidak diinginkan,” katanya saat hearing bersama DPRD Komisi II, Senin (17/04/2017).

Sementara itu, pihaknya menemukan sejumlah daerah yang belum terdaftar mendapatkan LPG tersebut, tetapi telah ada pangkalan LPG 3 Kg, misalnya Kota Raha dan Kabupaten Buton.

“Dengan adanya tindakan tersebut, kuota yang telah disediakan di beberapa daerah yang telah terdaftar mengalami kelangkaan. Kami berharap pemerintah daerah dapat membantu pihak Pertamina untuk mengawasi keberadaan pangkalan LPG di Sultra,” tegasnya.

Dilansir dari www.migas.esdm.go.id (17/04/2017), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI usai rapat bersama pimpinan negara (Maret 2017), membatalkan pelaksanaan LPG Tepat Sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin secara bertahap pada 2017. Kebijakan tersebut, diimplementasikan serentak sekitar Februari atau Maret 2018 mendatang.

Sepanjang tahun ini, pihaknya akan giat menyiapkan infrastruktur berupa mesin dan kartu serta sosialisasi kepada masyarakat. Terkait jenis kartu, Presiden RI, Joko Widodo telah memerintahkan untuk menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga LPG 3 Kg hanya dinikmati yang berhak. Sedangkan kegiatan sosialisasi akan dilakukan Pemerintah atau BUMN seperti PT Pertamina.

Laporan: Nova Aliza

  • Bagikan