SULTRAKINI.COM: KONAWE KEPULAUAN - Hasil sosialisasi Kementerian Keuangan RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara, menyebutkan penyerapan Dana Desa (DD) Kabupaten Konawe Kepulaun masih berada di titik nol atau belum ada pertanggungjawaban, Rabu (18/10/2017).

Penyerapan DD di Konkep Belum Dipertanggungjawabkan
Silaturahmi BPKP Sultra, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra dengan Pemda Konkep. (Foto: Kalvin/SULTRAKINI.COM)

Ditjen Perbendaharaan Sultra, Ririn Kadariyah menjelaskan Konkep belum ada laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan DD tahap satu tahun 2017, sehingga belum melakukan pencairan di tahapan dua. Harusnya laporan itu dimasukkan pada Agustus lalu, namun memasuki Oktober 2017, laporan belum juga diterima pihaknya.

"Kami berharap agar secepatnya pihak instansi terkait seperti dinas keuangan dan dinas pemerintahan desa terus berkoordinasi, agar secepatnya laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap dua bisa secepatnya dicairkan," jelas Ririn saar menjadi pembicara di silaturahmi dengan Pemda Konkep, Rabu (18/10/2017).

Kata dia, tingginya anggaran yang beredar di desa harusnya membawa kemakmuran bagi masyarakat desa. DD merupakan hal baru dan cukup menggiurkan sehingga harus hati-hati mengelolanya. DD dalam pelaksanaannya diharapkan lebih mempertimbangkan pada perencanaannya,  pengelolaan sampai pertanggungjawabannya.

"Harapan kami hari ini dan seterusnya jangan ada kepala desa yang masuk penjara, karena tidak bisa mengelola dengan baik dana desa.  Solusinya tentu jangan ada niat jahat menyelewengkan dana desa," tambah Ririn. 

Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, R Ersih Soenarsih mengungkapkan sebanyak 89 desa di wilayah Konkep harus belajar mengelola anggaran sesuai aturan, agar penggunaan DD bisa singkron antara program nasional, daerah, dan desa.

"Kami di BPKP satu sisi harus bantu Pemda dan satu sisi harus tegakkan hukum. Olehnya itu, pihaknya terus melakukan pembinaan pengelolaan keuangan. BPKP juga sering melakukan pelatihan Bimtek sistem keuangan," ujar Ersih dihadapan para pimpinan SKPD,  bendahara dan perwakilan kades se-Konkep. 

Ersih juga menyinggung mengenai sumber daya manusia pengendali keuangan daerah dalam hal ini Inspektorat yang harus miliki auditor mampu dan kompeten untuk menghitung kerugian negara. 

"Kita berharap kedepan pengelolaan keuangan Konkep bisa lebih baik agar tidak berhadapan dengan aparat penegak hukum," harapnya.

Silaturahmi ini dipandu langsung oleh Wakil Bupati Konkep, Andi Muh Lutfi. Sekaligus mengungkapkan komitmen pemda untuk mengontrol semua pengelolaan sumber keuangan daerah.


Laporan:Kalvin

Tanggapan Anda?

Facebook Conversations