Percepatan Provinsi Kepton, Bupati Buton Minta Dukungan Komite I DPD RI

SULTRAKINI.COM: BUTON – Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton hingga saat ini masih diperjuangkan dan menjadi harapan baik pemerintah maupun masyarakat cakupan wilayan Kepton.

Kesungguhan pemeritah daerah dalam pemekaran kepulauan buton ini disampaikan dalam rapat audensi DPD RI bersama sekretariat membahas tentang percepatan pembentukan calon Provinsi Kepulauan Buton di ruang rapat Komite I gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta pada Rabu, 22 Januari 2020.

Rapat tersebut dihadiri Bupati Buton La Bakry, Anggota DPD RI MZ Amirul Tamim, Wakil Ketua DPRD Sultra
Endang, dan anggota DPRD Sultra, Nursalam Lada, Suwandi Andi, Asisten III Sekda Provinsi Sultra Zanuriah, serta tokoh masyarakat Sultra. Turut pula dihadiri Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

Fachrul Razi mendukung penuh dan mengapresiasi pemerintah daerah dalam percepatan pemekaran Kepton.

“Berkas Kepton sudah masuk dan dari segi dukungan sudah memenuhi persyaratan. Semua itu menjadi pendorong DPD RI untuk melihat pemekaran Kepton ini secara jelas,” kata Fachrul.

Kata Fachrul, fungsi dari Komite I DPD RI yaitu menjembatani tuntutan daerah ke pusat, dimana Komite I akan menyampaikan setiap problem yang ada di daerah ke pemerintah pusat termasuk dalam hal ini pemekaran daerah otonom baru (DOB)

Kampus

“Kami mendukung semua itu (segala upaya persiapan pemekaran kepton), apalagi Buton masuk kebijakan strategis kebijakan nasional. Kami Komite I tetap mendukung saudara-saudara kita yang telah berjuang 15 tahun,” dukung Fachrul.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Buton La Bakry, memaparkan rencana pembentukan BOB Kepton, dihapan DPD RI La Bakry meminta pimpinan DPD RI untuk segera menyampaikan kepada pemerintah agar meneken tata cara pembentukan otonom baru, sehingga percepatan pemekaran menemukan titik terang.

Kata dia, syarat teknis dan politik sudah terpenuhi, gubernur dan DPRD Provinsi Sultra telah memberi restu dan siap melepas cakupan wilayah untuk menjadi provinsi baru.

“Sehingga terbentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah jazirah kepton,” Kata La Bakry.

Seirama dengan Bupati Buton, Wakil Ketua DPRD Sultra dan anggotanya meminta kejelasan pemekaran kepton dan menagih janji lahirnya DOB Kepton pada tahun 2010, Komisi II DPR RI dan Pemerintah Pusat tentang Grand Design pembentukan daerah-daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia.

“Saat itu disepakati bahwa akan dibentuk 37 provinsi dari sebelumnya 34. Ketiga provinsi tersebut yakni Kalimantan Utara, Papua Selatan, dan Buton Raya,” tegasnya.

Laporan: Aisyah Welina
Editor: Habiruddin Daeng

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.