SULTRAKINI.COM: KENDARI – Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (Pertalindo) menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) pertama di Sulawesi Tenggara (Sultra) sekaligus membentuk Dewan Pengurus Provinsi, bertempat di Grand Clarion Hotel Kendari, Sabtu (27/1/2018).
Musyawarah perdana yang mengusung tema Membangun Sinergitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, dihadiri Wakil Satu Sekertaris Umum DPN Pertalindo, Titin Setiolini, yang sekaligus mengukuhkan pengurus DPP Pertalindo Sultra.
“Kami memiliki kewajiban untuk membentuk pengurus provinsi, olenya itu dengan adanya pengurus provinsi ini bisa berpameran dengan pemerintah setempat juga sekaligus bisa mengawal kebijakan-kebijakan yang ada yang berkaitan dengan lingkungan hidup,” ujar Titin saat dikonfirmasi SultraKini.com di ruang musyawarah.
Menurut Titin, berdirinya Pertalindo ini selain mewadahi aspirasi pengurus yang berkompeten juga bisa mengadvokasi permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi selama ini utamanya dalam memberikan perlindungan secara psikologi dan back up, sebagai program Pertalindo.
“Orang-orang yang tergabung di sini merupakan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, jadi antara DPP dan DPN bisa saling bersinergi dengan baik. Jadi salah satu tugas pengurus Pertalindo ini memberikan pendampingan-pendampingan untuk membeberkan yang tidak pas untuk didiskusikan bersama,” imbuhnya.
Sampai saat ini, katanya, Pertalindo sudah terbentuk di delapan provinsi di Indonesia, diantaranya Jakarta, Kalimatan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa barat, Banten, Sultra dan lainnya. Sebelum tiba musyawarah kerja nasional masih akan ada beberapa provinsi yang akan terbentuk.
Laode Ngkoimani sebagai pemegang mandat yang ditunjuk sebagai pelaksana musyawarah pertama DPP di Sultra, juga terpilih sebagai Ketua Umum DPP Pertalindo Sultra berdasarkan hasil musyawarah.
Dia bertekad akan menyusun dokumen-dokumen lingkungan hidup bersama pengurus asosiasi Pertalindo di Sultra, guna mensinergikan dan mensosialisasikan dokumen lingkungan hidup khususnya di Sultra, yang akan dibahas dalam program kerja Pertalindo.
“Kita harapkan dengan terbentuknya asosiasi ini bisa menjadi wadah untuk mensinergikan dan mensosialisasikan dokumen lingkungan hidup, juga bisa membantu program pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi atau daerah, sehingga bisa berjalan sesuai dengan mekanismenya,” ucap Ngkoimani di ruang musyawarah.
Laporan: Hasrul Tamrin
