Iklan Clarion

PKK Mubar: Perlu Ada Kerja Sama Pemda Untuk Menjalankan Program

SULTRAKINI.COM: MUNA BARAT – Bupati Muna Barat, Laode M Rajiun Tumada membuka rapat Konsultasi dan Koordinasi Pembina TP. PKK dengan TP. PKK Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara di aula sekretariat daerah, Jumat (9/2/2018).

Acara ini diikuti ratusan peserta terdiri dari ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Mubar, ketua Tim penggerak PKK Kecamatan dan desa, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Mubar. 

[ Klik Banner untuk ke Halaman Registrasi ]

Ketua Tim Penggerak PKK Mubar, Herlina Rajiun menjelaskan PKK diperlukan pemantapan kemampuan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdayaguna sesuai program nawa cita presiden Joko Widodo.

“Pembangun dari pinggiran yang mencerminkan titik fokus pembangunan adalah desa. Dan hal itu telah tertuang pula dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,” jelas Herlina. 

Dia menambahkan, melalui Tim Penggerak PKK ini akan mensinkronkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mubar melalui 10 program Pokok PKK, di mulai dari kecamatan hingga pedesaan. 

“Tanggung jawab semua ada di tangan kita semua. Olehnya itu kepada seluruh Tim Penggerak PKK harus berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak. Pembinaan tehnis kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerja sama dengan unsur dinas instansi pemerintah terkait,” kata Herlina.

Menurutnya, PKK perlu ada dukungan dari pemerintah daerah Mubar. Utamanya, dalam melaksanaja program PKK. 

Sementara Bupati Mubar, Laode M Rajiun Tumada mengatakan seluruh peserta rapat menindak lanjuti hasil rapat kordinasi PKK di kecamatan masing-masing dengan melaksanaan 10 program pokok PKK, RT, RW, Posyandu, UP2K, BKB, dan Paud kemudian terus meningkatkan koordinasi dengan camat selaku pembina  tingkat kecamatan. 

“Ibu ketua ini tidak akan duduk di sini jika suaminya tidak menjadi bupati. Selain itu juga, jika ibu-ibu kepala SKPD tidak ada di sini jika suaminya tidak menjadi kepala SKPD,” ujar Rajiun. 

Ia juga mengatakan, tahun ini Anggaran PKK Mubar senilai Rp 600 juta yang tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Koperasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Pertanian.

Laporan: Akhir Sanjaya 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.