SULTRAKINI.COM: BUTON UTARA – Solidaritas masyarakat Kulisusu Utara, Buton Utara (Butur), menggelar demo terkait pemadaman listrik bergilir. Aksi damai tersebut dilakukan di Kantor Setda Butur, DPRD dan PLN Sub Ranting Ereke, Senin (19/12/2016).
Korlap aksi, Jumardin mengatakan, masyarakat Butur sangat dirugikan dengan adanya pemadaman bergilir yang dilakukan PLN Sub Ranting Ereke. Parahnya, kondisi ini sudah berjalan beberapa bulan. Bahkan, bisa dikatakan bencana sosial karena tak ada solusi sampai saat ini.
Olehnya itu, pihaknya meminta kepada Pemda Butur melalui Dinas Pertambangan dan Energi agar berkoordinasi dengan PLN untuk mengatasi masalah ini. Demikian juga dengan DPRD, segera memanggil kepala PLN Ranting Ereke.
Jumardin menambahkan, DPRD Butur harus membentuk tim khusus untuk mengatasi persoalan penerangan lampu. DPRD bersama Pemda harus menyiapkan anggaran untuk pengadaan mesin pembangkit dengan bekerja sama dengan pihak PLN.
Sementara itu Sekda Butur, Baharuddin mengatakan, harusnya setiap ada pemadaman lampu dikonsultasikan dengan Pemda. “Apakah solarnya habis, atau mungkin ada gangguan mesin. Memang ini BUMN, tapi kan berada di tengah-tengah Pemda,” kata Baharuddin di hadapan para pengunjuk rasa di kantor Setda Butur.
Ia melanjutkan, PLN juga harus transparan karena listrik ini menyangkut hajat hidup masyarakat. “Pak Kadistamben, tolong hadirkan sebentar kepala PLN Ereke di ruangan saya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan lampu,” perintahnya.
Kadistamben Butur, Armin mengaku tak pernah tidur mengurus persoalan listrik ini. Bahkan, sudah dua kali ke PLN cabang Baubau dan wilayah Makassar untuk mendapatkan mesin pembangkit baru. Persoalan listrik ini, lanjutnya, bukan hanya terjadi di Butur, tapi seluruh Indonesia.
“PLN Ereke itu hanya pelayanan, bukan rayon sehingga tidak bisa melakukan tindakan. Kebijakan ada di cabang Baubau dan wilayah Makassar,” paparnya.
Armin menegaskan, soal pengadaan mesin baru oleh daerah tidak dibenarkan oleh undang-undang 23. Sebab, kewenangan itu diambil oleh provinsi.
“Memang mesin-mesin di PLN itu sudah tua. Tapi PLN tidak bisa membeli mesin baru, sesuai kebijakan mereka,” ungkapnya.
Armin menjelaskan, mesin pembangkit yang beroperasi saat ini ada empat unit, dengan kapasitas daya 1.150 KW. Sedangkan beban puncak 1.500 KW. Daya yang tersedia tidak mampu memenuhi pelanggan, sehingga dilakukan pemadaman bergilir.
“Bersama wakil bupati dan ketua Komisi II DPRD, kita sudah koorsinasi dengan PLN Baubau. Contohnya, masyarakat Kambowa sudah menyalah 24 jam, karena sudah terkoneksi dengan PLN Baubau. Kita di Pemda hanya bisa koordinasi, tidak bisa intervensi PLN,” tuntasnya.
Terpisah kepala PLN Sub Ranting Ereke, Dahniar menegaskan, pemadaman lampu bergilir dikarenakan adanya ganguan turbo charger pada mesin Daihatsu IV. Sehingga daya yang tersedia hanya 1.150 KW, sementara beban puncak 1500 KW.
“Kita kekurang daya sekitar 350 KW. Kalau mesin ini sudah baik, insya Allah pemadaman sudah tidak ada,” katanya.
Ia menambahkan, mesin yang mengalami kerusakan tersebut alatnya belum datang. Sehingga pemadaman bergilir belum bisa teratasi. “Kami tidak bisa mengambil kebijakan. Semua kebijakan ada di PLN cabang Baubau. Kami disini hanya melayani,” terangnya.
Persoalan pemadaman lampu ini, lanjutnya, sudah diatur jadwalnya. Namun begitu, jadwal sewaktu-waktu bisa berubah, tergantung kondisi mesin. “Kalau ada gangguan satu mesin, otomatis jadwal yang kami susun akan berubah. Persoalannya meain yang ada beroperasi 24 jam,” pungkasnya.
Dahniar memberi apresiasi kepada Pemda dan DPRD Butur atas upayanya melakukan komunikasi dengan PLN wilayah Makassar. Sehingga tahun 2017 nanti, Butur akan diberikan satu mesin pembangkit baru.
“2017, PLN Ereke dapat satu mesin baru. Ini berkat komunikasi Pemda dan DPRD dengan PLN wilayah Makassar,” tuntasnya.
Laporan: Harto Nuari
