Polres Butur Usulkan Anggaran Pengamanan Pilkada Ditambah, Pemda masih Carikan Solusi

SULTRAKINI.COM: BUTON UTARA – Pemerintah Daerah Buton Utara, Sulawesi Tenggara masih mencarikan solusi terkait usulan penambahan anggaran pilkada 2020. Sebab, penambahan anggaran yang diusulkan Mapolres Butur ini, bertambah setelah disetujui anggaran sebelumnya Rp 2 miliar.

Anggaran pilkada Butur sebelumnya diusulkan Mapolres Muna dikarenakan masuk dalam wilayah hukumnya. Usai terbentuk Mapolres Butur, anggaran pengamanan pilkada kembali diusulkan Rp 6 miliar. Namun, Pemda masih mencari solusi untuk penambahan tersebut.

Bupati Butur, Abu Hasan, mengatakan anggaran pengamanan pilkada Rp 2 miliar telah melalui kesepakatan dengan DPRD Butur. Sementara penambahan anggaran menjadi Rp 6 miliar, pihak Pemda belum menyetujui dan masih mencari solusi mekanisme penganggarannya.

“Usulannya itu dua miliar tidak ada yang kita kurangi, semua los masuk dua miliar. Untuk tambahan sesuai dengan kebutuhan mereka, tapi itu kita carikan mekanisme penganggarannya pada perubahan anggaran. Tidak ada penambahan anggaran antara APBD induk dengan perubahan anggaran, tidak ada mekanisme,” kata Abu Hasan, Senin (9/3/2020).

“Nanti juga setelah perubahan akan dievaluasi oleh gubernur, kita menambah sekian untuk pengamanan, jadi sesuai dengan sistem, sesuai dengan struktur, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” sambungnya.

Fortune

Ditambahkannya, kebutuhan anggaran pengamanan pilkada Mapolres Butur akan dihitung pihaknya dengan bantuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Usulan itu juga masih akan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Pertama, berapa kebutuhan riil mereka harus kita hitung, biasanya kita menggunakan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk membantu menghitung. Kedua, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah karena di silpa itu semua kebutuhan kekurangan yang ada Silpa masuk di perubahan anggaran,” jelasnya.

Menurutnya, solusi untuk usulan penambahan anggaran pengamanan pilkada Rp 6 miliar akan diberikan jika tidak melanggar hukum dan akan dipertimbangkan bersama pihak anggota dewan, Pemda, dan Polres Butur.

“Harus ada solusinya, itu dicarikan bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD, termasuk pihak yang membutuhkan tambahan anggaran, akan dibangun terus komunikasi,” tambahnya.

Laporan: Ardian Saban
Editor: Sarini Ido

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.