Prioritasnya Perempuan Pesisir untuk Kesejahteraan Sultra

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Perubahan iklim mengancam kehidupan masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) yang memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 1.700 kilometer dan kebanyakan masyarakatnya tinggal di area pesisir.

Dalam memperingati Hari Perempuan Internasional. Stereotip peran gender serta konstruksi sosial terhadap perempuan, membuat mereka menjadi kaum yang lebih rentan dalam menghadapi dampak perubahan iklim seperti abrasi pantai, kenaikan muka air laut dan bencana hidrometeorologi kekeringan, banjir serta tanah longsor.

Pada Hari Perempuan Internasional ini, Badan Pembangunan Interasional Amerika Serikat (USAID), Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) dan Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (Alpen Sultra), mengajak semua pihak untuk berkomitmen mengintegrasikan gender dalam program-program kerjanya demi meningkatkan ketangguhan masyarakat di Sultra.

Spesialis gender Program USAID, APIK, Irmia Fitriyah, mengungkapkan di area pesisir biasa ditemui perempuan dengan mata pencaharian nelayan. “Akses perempuan terhadap bantuan untuk peningkatan kesejahteraan masih terbatas terutama mereka yang bekerja di sektor yang didominasi oleh laki-laki seperti nelayan,” katanya, Rabu (8/03/2017).

Dengan perubahan iklim yang membuat cuaca ekstrem menjadi lebih sering dan intensitas lebih tinggi. Ketika situasi menjadi sulit, akses perempuan kepada sumber ekonomi bahkan bisa terhenti. “Hal ini berbeda dengan laki-laki yang mobilitasnya lebih mudah karena tidak terbebani urusan rumah tangga,” tambahnya. 

Alpen Sultra fokus bekerja mendampingi kelompok perempuan. Keberadaan mereka dinilai kurang mendapat bantuan alat dari pemerintah. Ini disebabkan usulan mereka pada proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tidak menjadi prioritas. Hal tersebut, membuat perempuan nelayan yang banyak ditemui pada Suku Bajo semakin sulit mengakses program pembangunan.

Meski menjadi pihak yang lebih rentan dalam menghadapi berbagai dampak perubahan iklim, di saat yang bersamaan perempuan juga menjadi kunci dalam aksi-aksi adaptasi untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat.

Misalnya pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat. Maka dari itu, melibatkan perempuan dalam proses pembangunan terutama yang berhubungan dengan berbagai sektor terkait perubahan iklim harus menjadi prioritas. Pengarusutamaan gender harus menjadi prioritas bagi semua para pemangku kepentingan.

Menurut Alpen Sultra, Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2014 mengenai Pengarusutamaan Gender adalah sebuah keharusan dan harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan anggaran yang responsif gender, juga harus diintegrasikan dalam setiap program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Perempuan juga harus dipastikan tidak sebatas partisipasi dalam kuota. Namun lebih kepada prioritas usulan dan substansi. Karena dengan menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi perempuan, pembangunan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat bagi perempuan saja tetapi masyarakat secara lebih luas.

Press Release USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.