PT Antam Diminta Libatkan Putra Daerah Sultra di Komisaris Independen 

SULTRAKINI. COM: KENDARI – Ditengah situasi ketidak jelasan kontribusi dan  akan berakhirnya kepengurusan Komisaris Independen PT ANTAM Tbk di Sulawesi Tenggara (Sultra), Dewan Komisaris PT Antam Pusat diminta agar melibatkan putra daerah dalam struktur Komisaris Independen daerah.

Dewan Pakar Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara, Sarlan Adijaya, menilai selama kurang lebih 10 tahun terakhir peran masa kepengurusan Komisaris Independen PT ANTAM di Sultra sangat minim. Hal itu dilihatnya dari kontribusi perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan nikel tersebut dianggap kurang maksimal dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) maupun pada sektor pembangunan lainnya, bahkan hampir tidak ada.

Sehingga menurut Sarlan, penting ada keterlibatan dan peran putra-putra daerah lokal Sultra dalam struktur, misalnya dalam struktur Komisaris Independen.

“Jadi sebenarnya kalau ada putra daerah itu lebih ke soal simbol, artinya dengan begitu PT ANTAM lebih menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya, Kamis (18/2/2021).

Kata dia, jangan sampai komitmen PT ANTAM selama ini untuk membangun daerah hanya sebatas janji dan bualan semata. Pasalnya, jangan sampai ketika diminta untuk mengangkat satu orang saja sebagai simbol itu tidak dapat dibuktikan dan enggan dilakukan. Sehingga komitmen tersebut patut dipertanyakan.

“Bagaimana kita mau tau komitmen itu untuk mengangkat satu orang saja sulit, bahkan itu terkesan riskan dan orang akan sulit percaya lagi pada perusahaan itu,” ucap dia.

Dia juga mengatakan jikalau putra daerah yang dilibatkan akan lebih berbeda dari bukan putra daerah karena ada kedekatan psikologis, kultural, dan sejarah serta tahu situasi kondisi wilayah.

Kantor Bulog Raha

“Sehingga sudah sepantasnya dan tidak ada salahnya putra daerah asli Sultra di wilayah daratan untuk menduduki jabatan strategis itu,” ujarnya.

Diakuinya pula, bahwa memang kontribusi PT ANTAM secara umum  terhadap daerah sudah diatur dalam ketentuan perundang-undang dan itu sudah kewajiban. Tapi faktanya kebijakan selama ini hanya bersifat Filantropi (kedermawanan).

“Selain masalah ekonomi dan SDM yang dihadapi, sekarang saya mau tanya sejak PT ANTAM masuk di Sultra sudah berapa orang yang sudah dikasih jadi Sarjana, Magister, maupun Dokter, sudah berapa pengusaha lokal yang diberdayakan,” tegasnya.

“Termasuk sudah berapa perusahaan dan kontraktor lokal yang diberdayakan dan dibesarkan, ini malah faktanya kita liat selama ini hanya satu perusahaan saja diberdayakan di Kolaka bahkan tidak pernah ada kontraktor lain yang dilibatkan,” sambung Dosen Antropologi UHO itu.

Untuk itu, sudah saatnya PT ANTAM menunjukkan komitmennya. Dia pun juga berharap kedepan, siapapun kelak ditunjuk menjadi Komisaris Independen di Sultra akan lebih peduli dan perhatian serta bisa memperjuangkan hal-hal seperti pengembangan aspek ekonomi di Sultra, pelaku usaha tingkat menengah, bantuan kepada pengusaha dan kontraktor lokal, dan peningkatan SDM.

“Hal-hal inilah yang tidak pernah kita liat dan evaluasi selama kepemimpinan beberapa tahun terakhir ini di Komisaris Independen PT Antam di Sultra yang selama ini dianggap mewakili daerah. Itulah yang harus diperjuangkan kedepan,” pungkasnya.

Laporan: Hasrul Tamrin

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.