SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi dinilai tidak melindungi nelayan lokal, karena dianggap lepas tangan dalam penanganan kapal pelingkar yang menggunakan pukat harimau yang merajalela di peraiaran Wakatobi dan sekitarnya.
Hal tersebtu diutarakan melalui aksi unjuk ratusan nelayan Pulai Wangi-wangi di Kantor Bupati Wakatobi, kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dan kantor Seksi I Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW) pada
Jumat (8/3/2019).
Salah seorang nelayan asal Desa Sombu, Juma, mengatakan para nelayan Wakatobi khusus di Pulau Wangi-wangi merasa sangat dirugikan dengan keberadaan kapal pelingkar yang diduga menggunakan pukat harimau.
“Dengan adanya kapal pelingkar ini pendapatan kami sangat berkurang, dulu penghasilan kami bisa sampai Rp 300 perhari, namun sekarang hanya sekitar Rp 50 ribu,” kata Juma
Korlap Aksi, Ramil, menilai program kelautan dan perikanan bersinar yang dicanangkan oleh Bupati Wakatobi, dinilai gagal karena tidak mampu melindungi nelayan Wakatobi.
Ia meminta, pihak yang mempunyai wewenang baik itu polisi, TNI AL, dan BTNW agar menindak tegas kapal pelingkar yang melakukan aktivitas di Wakatobi.
“Kami minta BTNW mempertegas keamanan laut pesisir Wakatobi, yang kini telah ada praktek penangkapan ilegal yang bertabrakan dengan UUD Permen Nomor 2 tahun 2015,” ungkapnya.
Lanjutnya, dengan adanya kapal pelingkar yang menggunakan pukat harimau ini membuat hasil tangkap nelayan Wakatobi khususnya di pulau Wangi-wangi menurun.
Di Dinas Kelautan dan Perikanan Wakatobi mereka diterima oleh salah seoarang staf. Ia mengungkapkan saat ini pihaknya tidak lagi memiliki wewenang terkait masalah tangkapan.
Sementara itu, salah seorang pegawai BTNW, Chris Lambat Awang menjelaskan pihaknya akan menindak lanjuti tuntutan nelayan ini. “Kami akan meningkatkan patroli namun beberapa bulan terakhir ini agak menurun,” ungkapnya
Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Habiruddin Daeng
