Rapat Pembahasan LKPj Koltim Ditunda, Dewan Temukan Ketidaksesuaian Laporan

  • Bagikan
Suasana rapat pembahasan LKPj di ruangan Paripurna DPRD Koltim, Rabu (3/7/2019). (Foto: Istimewa)
Suasana rapat pembahasan LKPj di ruangan Paripurna DPRD Koltim, Rabu (3/7/2019). (Foto: Istimewa)

SULTRAKNI.COM: KOLAKA TIMUR – Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2018 yang harusnya dilaksanakan Rabu (3/7/2019) malam, terpaksa ditunda hingga Kamis (4/7/2019).

Rapat di ruang Paripurna DPRD Koltim membahas LKPj diselenggarakan Rabu pukul 16.00 Wita dan berakhir pukul 21.42 Wita. Namun, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Koltim Rahmatia Lukman, Wakil Ketua I Djuliansi Silondae, dan Wakil Ketua II Tajuddin menjadi alot sehingga pembahasan tersebut harus ditunda hingga Kamis ini.

Alotnya rapat saat laporan kegiatan Badan Pengelolaan Keungan Daerah (BPKD) Koltim dipaparkan dan banyak dianggap tidak sesuai, seperti adanya 13 pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang hingga kini masih menerima gaji berkala. Selain itu, terdapat masalah pembayaran gaji PNS yang lulus seleksi tahun 2019.

Suasana rapat pembahasan LKPj di ruangan Paripurna DPRD Koltim, Rabu (3/7/2019). (Foto: Istimewa)
Suasana rapat pembahasan LKPj di ruangan Paripurna DPRD Koltim, Rabu (3/7/2019). (Foto: Istimewa)

Anggota DPRD, Andi Musmal, mengatakan beberapa item pembahasan ketidaksesuaian sulit dijawab oleh pihak BPKD saat anggota dewan mempertanyakan hal itu.

“Pembayaran gaji PNS yang lulus tahun ini hanya dilakukan untuk bulan Juni saja. Sementara gaji mereka untuk bulan Mei tidak dibayarkan, banyaknya kegiatan proyek swakelola Dinas PU dan Perhubungan Koltim yang tidak sesuai,” ungkapnya.

Ada juga persoalan di Dinas Pertanian setempat, terkait mesin pertanian (alsintan) yang disewakan. Masyarakat dibebani biaya sewa alat hingga Rp 100 juta dan nama-nama ketua kelompok yang menerima bantuan alsintan sampai sekarang belum ada. Padahal nama-nama tersebut diminta oleh pihak dewan.

“Kami juga mempertanyakan anggaran tahun 2017-2018 di Dinas Pariwisata berupa perlengkapan adat yang sampai sekarang belum ada, sementara dananya dicairkan seratus persen,” terangnya.

Laporan: Hasrianty
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan