SULTRAKINI.COM: BUTON – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Buton, Effendi Kalimuddin di hadapan anggora DPRD Kabupaten Buton memaparkan, bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Buton tahun 2017 mendatang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, yang bisa mempengaruhi pelaksanaan APBD yang tertuang dalam asumsi dasar pembangunan.
Hal itu disampaikan Effendi dalam rapat paripurna di DPRD Buton beberapa waktu lalu, dengan agenda penyampaian nota keuangan RAPBD tahun 2017. Penyampaian nota keuangan ini, kata dia, merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab, yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Penyusunannya berpedoman pada kerangka makro, pokok-pokok kebijakan fiscal, dan rencana kerja Pemda. Apalagi 86 persen biaya pembangunan daerah masih bertumpu pada dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Sedangkan 14 persen sisanya merupakan PAD murni.
“Untuk itu diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan, sebab pembangunan tahun 2017 mendatang semakin kompleks,” katanya.
Dampak pembangunan, salah satunya pertumbuhan ekonomi daerah. Pasca pemekaran, pertumbuhan ekonomi Buton tahun 2014 mencapai 3,69 persen dan meningkat 6,88 persen pada 2015. “Hal ini disebabkan kondisi sektor pertambangan belum maksimal, disamping itu, sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) juga mengalami pertumbuhan yang tidak maksimal,” jelas Effendi.
Pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami peningkatan, dari Rp 22,86 juta menjadi Rp 23,57 juta per tahun. Efeknya, angka kemiskinan di Kabupaten Buton mengalami penurunan, dari 15,46 persen menjadi 13,75 persen pada tahun 2015.
(berbagai sumber)
