SUARA

Ratusan Pegawai RSUD Wakatobi Ancam Mogok Kerja, Ini Alasannya

SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Ratusan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wakatobi, Sulawesi Tenggara, mengancam akan mogok kerja mulai pada Senin 7 Mei 2018. Mereka beralasan, ancaman itu akibat dari anggaran jasa medis selama lima bulan tak kunjung dibayar oleh pihak manajemen RSUD Wakatobi.

Ratusan pagawai RSUD milik Pemda Wakatobi ini, mengancam tidak akan bekerja sebelum anggaran tersebut dibayar. Ucapan itu disebar di salah satu grup media sosial milik pegawai setempat.

“Disampaikan kepeda seluruh personil mulai besok tanggal 7 Mei 2018 akan dimulai aksi mogok kerja, dikarenakan jasa pelayanan yang belum dibayarkan selama 5 bulan. Aksi ini berlanjut sampai waktu yang belum ditentukan. Sampai ada kejelasan dari pihak manajemen,” tulis salah seorang anggota grup WhatsApp RSUD Wakatobi.

Jasa medis yang dimaksud, yakni jasa pelayanan Jampersal, jasa pelayanan BPJS selama lima bulan, dan jasa umum.

Kepala Tata Usaha (KTU) RSUD Wakatobi, Efendi mengatakan jasa medis tersebut belum dibayarkan karena dari awal perencanaan sudah terjadi perdebatan panjang antara pihak manajemen dengan pegawai PNS maupun honoer RSUD Wakatobi.

yamaha

“Itu tadinya jasa medis 75 persen untuk pelayanan dan 25 persen untuk manajemen kantor. Sekarang kita ubah, fokus 90 persen ke pelayanan, 10 persen maneajemen kantor dan itu sudah di SK kan. Sampai sekarang belum selesai ini barang (permasalahan), karena agak alot perdebatannya,” ungkap Efendi, Senin (7/5/2018).

Ditambahkannya, proses pencairan anggaran yang sudah menggunakan sistem non tunai itu, memperlambat proses pencairan anggaran dikarenakan prosesnya yang rumit dan membutuhkan banyak waktu. Ini kemudian, dicurigai oleh para pegawai sebagai unsur kesengajaan menahan anggaran tersebut.

“Karena pada Jumat-Minggu, pak Dirut sudah tanda tangan cek pencairan, tapi hari itu waktunya mepet (singkat) sehingga tertunda sampai hari Senin ini. Nah pagi tadi sudah selesai semua,” jelasnya.

Total pegawai RSUD Wakatobi mencapai 296 pegawai honorer dan 144 PNS.

 

 

Laporan: Amran Mustar Ode

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.