Realisasi Anggaran Buteng Belum Maksimal

  • Bagikan
Suasana Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan dan Penyerapan Anggaran tahun 2017 yang dipimpin oleh Sekda Buteng, La Ode Hasimin MM (Foto: Ali Tidar/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: BUTON TENGAH – Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah per tanggal 20 Oktober, sekitar 52 persen atau setara dengan Rp 289,402,637,995 dengan total anggaran Rp 551,916,642,421. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Buteng, Laode Hasimin pada saat rapat evaluasi serapan anggaran tahun 2017 di aula Kantor Bupati Buteng, Selasa (24/10/2017).

Menurut Hasimin, realisasi tersebut dinilai belum maksimal, apalagi mengingat waktu tinggal menghitung dua bulan. Apabila anggaran tidak direalisasikan semuanya, maka sebagai konsekuensi, nantinya terjadi pemangkasan di tahun berikutnya karena tidak mampu mengelola anggaran.

Realisasi yang kurang optimal kata dia, disebabkan kendala teknis yang berfariasi dialami pempinan SKPD dalam realisasi tersebut.

“Sebenarnya hanya persoalan pencairan saja, ada yang pekerjaan fisiknya sudah 90 persen, namun dananya belum ada maka realisasinya juga belum ada,” ungkap Hasimin di hadapan para kadis se-Kabupaten Buteng.

Dia berharap, para SKPD bisa berkontribusi untuk merealisasikan anggaran, sehingga di akhir waktu yang tersisa ini bisa terealisasi secara maksimal seperti yang diharapkan.

Salah satu SKPD yang minim realisasi anggarannya dialami Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Buteng. Pemetaan lahan instansi ini baru terealisasi 25 persen. “Kalau sudah selesai, realisasi APBD juga akan meningkat,” kata Kepala Disnakertrans Buteng, Andi Asniawati.

Untuk diketahui, realisasi APBD Buteng sekitar 52 persen atau setara dengan Rp 289,402,637,995. Sementara untuk SKPD di Buteng, realisasi anggaran terbesar, yaitu Sekretariat DPRD Buteng mencapai 77 persen, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 63 persen, Dinas pendidikan 62 persen, sementara yang terendah realisasinya adalah Disnakertrans 25 persen dan Bappeda 28 persen.

Laporan: Ali Tidar

  • Bagikan