SULTRAKINI.COM: KENDARI - Usai menjalani masa reses sidang ke III tahun 2017 yang dimulai 25 Oktober-01 November, DPRD Kolaka menggelar sidang paripurna di Aula Paripurna DPRD Kolaka, Jumat (03/11/2017).

Reses, Masyarakat Kolaka Minta Pembangunan Infrastruktur
Suasana rapat Paripurna Reses DPRD Kolaka. (Foto: Mirwan/ SULTRAKINI.COM)

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir, masing-masing juru bicara daerah pemilihan memaparkan berbagai usulan masyarakat yang disampaikan saat reses. Mayoritas usulan masyarakat berupa pembangunan infrastruktur fisik, seperti pengaspalan jalan, jembatan, perbaikan fasilitas kesehatan masyarakat, dan perbaikan gedung sekolah utamanya uang belajar.

"Salah satunya adalah pengaspalan jalan dibeberapa wilayah desa, pembangunan ruang belajar sekolah, peningkatan fasilitas Puskesmas, bantuan dan lain sebagainya," ujar Rusman selaku anggota DPRD juru bicara Dapil Kolaka bagian selatan.

Sementara itu, mengenai kurang memadainya ruang belajar siswa yang memanfaatkan satu ruangan untuk dua kegiatan belajar terjadi disalah satu sekolah Desa Lawulo Kecamatan Samaturu. Parmin menegaskan hal tersebut sangat miris dan harus menjadi perhatian.

Ditempat yang sama, Legislator Golkar Anis Pamma, meminta pemda mengedepankan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat melalui program-program yang bertumpu kepada pemberdayaan koperasi dan usaha ekonomi mikro. Dia bahkan menekankan agar Pemda juga  harus mengenjot wirausaha pemula melalui pelatihan dibarengi dengan modal.

"Pemda harus suport wirausaha muda dan pemula, beri pelatihan dan dibarengi modal sebesar Rp 13 juta perorang, dan itu dibolehkan oleh kementerian UKM sesuai hasil konsultasi kita.  Kementerian saja setuju daerah melakukan ini, hanya memang terbatas, makanya kabupaten perlu juga menyasar langkah itu. Begitu pula koperasi pemula dapat diberikan bantuan Rp 34 juta rupiah," paparnya.

Anis Pamma juga memaparkan lesunya perekonomian di Kolaka hari ini, bukan hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan landscape ekonomi dan politik. Namun, secara internal masyarakat Kolaka pada umumnya belum melakukan nilai tambah terhadap hasil produksi komoditi.

" Disinilah peran pemerintah bagimana melatih wirausaha pemula agar hasil produksi dari petani memiliki nilai tambah, dengan demikian perekonomian kita bertambah. Kalau perlu dengan sentuhan teknologi memadai hingga sampai kepada barang jadi ( finishing good) yang dapat didistribusi ke daerah-daerah yang membutuhkan hasil-hasil produksi kita ," tandasnya.


Laporan : Mirwan

Tanggapan Anda?

Facebook Conversations