Iklan Clarion

Ribuan Honorer Buton Tuntut Upah Layak

SULTRAKINI.COM: BUTON – Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara memadati gedung Wakaka, Kecamatan Pasarwajo yang menuntut agar mendapatkan upah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Selasa (12/12/2017).

Selain menuntut upah layak, protes juga dilayangkan pada rekrutmen K2 yang dinilai tidak adil, keluhan rekrutmen honorer yang terbilang sporadis. Hasilnya, jumlah honorer yang berlebihan berdampak pada menurunnya nilai honor yang diterima.

Para honorer meminta dilakukan evaluasi ulang. “Kan sudah ditahu anggarannya sedikit, kenapa juga mau terima tenaga honorer baru. Padahal dulu di tahun 2014, kami masih terima 300 ribu setiap bulan, sekarang tinggal 50 ribu,” kata Salah Seorang Honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bekerja sejak 2007, Rahnada.

Honorer lainnya, Yuliati juga mengaku sudah satu tahun honornya belum dibayarkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Buton tempat ia mengabdi.

Begitu juga Murmin. Honorer tenaga kesehatan di Puskesmas Siotapina sejak 1999 ini, mengaku nasibnya belum juga membaik. Walaupun digaji hanya Rp 500 per bulan, dia terus melaksanakan kewajibannya melayani pasien dengan ikhlas.

Kepala BKPPD Kabupaten Buton, Zanuriah membenarkan bahwa honorer memang kadang digaji dibawah standar yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Buton. Padahal, honorer tenaga administrasi harusnya digaji Rp 400 ribu per bulan. Sedangkan tenaga teknis bisa mencapai Rp 600 ribu per bulan. Namun dalam proses perekrutannya, pihaknya hanya mengesahkan seputar penerimaan, gaji, dan tugas honorer ditentukan oleh dinas terkait.

“Itu bukan di kami (BKPPD) rekrutmennya, tapi yang ada saat ini, permohonan tenaga honor kadang terlalu banyak. Kenapa diterima, pimpinan kami pertimbangannya, putra daerah harus diberdayakan,” kata Zanuriah.

Mengenai honor, Zanuriah mengatakan sebelum diterima, tenaga honorer sudah disampaikan untuk tidak berharap pendapatan layak dikarenakan keterbatasan keuangan daerah.

“Saat SKnya diberikan kan kami selalu ingatkan bahwa tidak ada gaji, begitu. Masalahnya sekarang kami sudah tahu, nanti kita akan evaluasi dan carikan jalan keluarnya mana yang kita harus lakukan,” ucap Zanuriah.

Untuk diketahui, jumlah honorer di Kabupaten Buton mencapai 2.300 orang yang bekerja di semua instansi pemerintahan di wilayah setempat.

Laporan: La Ode Ali

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.