Ridwan Bae: Rusman Harus Banyak Belajar Berpolitik, Belajar Membangun serta Belajar Menerima Kritikan

  • Bagikan
Ridwan Bae.
Ridwan Bae.

SULTRAKINI.COM: MUNA – Desas-desus tidak harmonisnya hubungan Ridwan Bae dengan Rusman Emba semakin menyebar, hal tersebut diperlihatkan oleh keduanya memainkan majasnya pada beberapa hari terakhir dengan aksi berbalas pantun di media online.

Ridwan Bae yang juga merupakan anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra), mengatakan bahwa apa yang disangkakan Rusman terhadapnya tatkala menemui Bupati Muna Barat, La Ode Rajiun Tumada merupakan bentuk sosialisasi dirinya maju di kanca pilcaleg 2019, adalah tidak benar, bahkan dia menganggap saat ini Rusman memperlihatkan kedangkalan berpikir di dalam berpolitik.

“Saya lihat dari warna jawabannya, karena apa yang dikatakan Rusman pada publik melalui beberapa media, bukanlah jawaban secara teknis berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, bahkan mengarah ke fitnah,” kata Ridwan.

Mantan Bupati Muna dua periode (2000-2010) ini, mengaku apa yang disampaikan merupakan bentuk kritikan agar Rusman membangun Kabupaten Muna dengan benar.

“Sebagai masyarakat Muna, dia harus membangun Kabupaten Muna dengan benar. Jangan berbalik menuduh, seakan saya punya kepentingan politik di 2019 untuk dipilih lagi menjadi anggota DPR RI,” kata Ridwan.

Dia mengaku, di Kabupaten Muna dan Muna Barat sudah mempunyai orang fanatik, artinya dia dipilih bukan tergantung Bupati di Kabupaten Muna maupun Muna Barat dapat dibuktikan saat pencalegan yang lalu. Dia dihadapkan dengan dr. Baharuddin yang saat itu menjadi Bupati Muna, serta Nur Alam Gubernur Sultra, tatkala keduanya mendukung La Ode Ida. Namun mendapat dukungan dari kedua tokoh sentral PAN di Sultra dan Kabupaten Muna malah suaranya jauh lebih besar.

“Itu artinya saya tidak tergantung dengan bupatinya, karena saya dengan masyarakat Muna sudah satu jiwa. Perihal saya mengkritisi itu lebih kepada bagaimana agar Muna itu dibangun dengan benar, jangan Rusman hanya menikmati jabatan,” ujar Ketua DPD I Golkar Sultra itu.

Ridwan menilai, beberapa pembangunan di Kabupaten Muna dilakukan secara asal-asalan, misalnya timbunan pantai di Motewe. Menurutnya, pembangunan pantai semestinya terlebih dahulu dibuatkan talud, supaya timbunannya tidak terbawa arus atau ombak.

“Ini malah tidak ada taludnya, kalau BPKP turun akan menjadi masalah baru lagi. Bahkan ini menggiring opini publik bahwa pengelola kegiatan itu ada usaha untuk menghilangkan jejak,” ucapnya.

Ridwan beranggapan, kritikannya terhadap pembangunan di Sulawesi Tenggara bahkan di Indonesia terlebih Kabupaten Muna, bukanlah untuk kepentingan pribadi.

“Saya ingin membangun Kabupaten Muna dan Muna Barat, hingga akhir hayat saya, serta menginginkan Muna itu terbangun dengan benar, jadi kalau saya kritisi, jangan diputar balikkan, apalagi yang mengarah ke fitnah”. ujar Ridwan.

Kepada Sultrakini.Com, Ridwan mengatakan, selama sepuluh tahun menjabat sebagai Bupati Muna, dirinya berangkat dari APBD Rp100 miliar, kemudian mencapai Rp500 miliar. “Tetapi apapun alasannya, selama saya menjabat bahwa terlepas dari kelemahan yang saya miliki,” Selasa (19/6/2018).

Ridwan mereview apa yang sudah dilakukan Bupati setelahnya, dr Baharuddin yang diawal jabatannya, berangkat dari Rp500 miliar, menjabat selama 5 tahun mencapai sekitar Rp1 triliun. Namun yang kelihatan secara kasat mata, hanya rumah sakit, itupun kurang memadai sehingga banyak pasien yang mengeluh.

Kemudian Rusman Emba berangkat dari Rp1,2 triliun, yang di dalamnya sudah masuk dana pusat yang dititip, juga termasuk gaji pegawai yang kesemuanya jika dihimpun akan menghabiskan sekitar Rp800 miliar.

“Kalau hal itu terjadi, berarti masih ada sisa sekitar 300 M, bahkan lebih untuk dialokasikan ke pembangunan. Sekarang timbul pertanyaan, diapakan sisa dana itu. Sementata jika memandingkan dengan saya yang hanya menggunakan Rp7 miliar dana pembangunan pada saat menjabat sebagai Bupati Muna, mendapatkan selisih 47 kali,” ujarnya.

Menurutnya, dengan anggaran pembangunan berkisar Rp300 miliar, semestinya pembangunan Kabupaten Muna sudah kelihatan. Namun itu tidak terjadi.

Dia juga menyetujui apabila persoalan tersebut harus diselesaikan dalam forum dengan berbasis data.

“Siapkan saja data APBD nya dua tahun terakhir ini, saya meminta dia siapkan arsip data APBD yang saya kelola kurun waktu 10 tahun sejak tahun 2000 hingga 2010. Lalu kemudian saya mau debat. Ini yang perlu dicatat oleh Rusman, bahwa saya tidak punya kepentingan untuk mengkritisi dia, saya hanya ingin dia membangun Kabupaten Muna dengan benar jangan hanya menikmati jabatan,” katanya.

Menurutnya, pertemuan dirinya dengan Rajiun hanya sebagai kapasitasnya anggota Komisi V DPR RI. “Memang saya pernah menjadi rival saat kepentingan politik di Muna Barat, tapi sudah selesai, begitu Rajiun menang, kita harus legowo memberikan dukungan kepadanya sebagai Bupati terpilih di Muna Barat, lanjut Ridwan.

Dia mengaku, memiliki pandangan yang sama dengan Rajiun dalam hal pembangunan daerah. “Pertama, Rajiun sebagai Bupati ingin membangun Muna Barat dengan baik dan saya ingin Kabupaten Muna Barat terbangun dengan baik, tentu dia juga ingin mengharapkan dukungan pembangunan dari Komisi V DPR RI, maka terbangunlah ini komunikasi. Karena saya tidak bisa secara leluasa menggelontorkan program pusat tanpa berkomunikasi dengan bupatinya, itu berangkat dari kedua pandangan ini,” tambahnya.

“Ini juga merupakan pelajaran politik bagi masyarakat, bahwa politik itu, bukanlah permusuhan tetapi perebutan sementara merebut kekuasaan untuk membangun daerah. Jangan menuding bahwa saya mendekati Rajiun hanya karena kepentingan politik 2019, itu fitnah. Rusman harus banyak lagi belajar berpolitik dan belajar membangun serta belajar menerima kritikan orang, jawablah kritikan dengan teknis, bukan dengan fitnah,” kata Ridwan.

 

Laporan: Novrizal R Topa

Editor: Sarini Ido

  • Bagikan