SULTRAKINI.COM: MUNA – Meski Pemilu serentak 2019 telah usai dan tinggal menunggu hasil resmi pleno KPU. Namun suhu politik di Kabupaten Muna kembali dihangatkan terkait isu Pilkada Muna pada tahun 2020.
Ruang publik seperti media sosial Facebook menjadi ajang dimana para pendukung yang digadang-gadangkan akan menjadi penantang Petahana Bupati Muna, LM. Rusman Emba pada Pilkada 2020 nantinya, saling berbalas pantun.
Tak hanyal komentar pedas bersifat mengkritisi kepemimpinan LM. Rusman Emba saat ini, yang dianggap gagal gencar dilontarkan semata-mata untuk menggiring opini warganet.
Mengamati dinamika politik tersebut Direktur Organisasi Kawal Muna, Abdul Razak Said Ali, S.H, turut memberi komentar. Kata dia, sejumlah nama santer disebut akan ambil bagian dalam kontestasi itu, diantaranya LM. Rajiun Tumada, yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Muna Barat sampai periode 2022.
Kemudian, mantan Bupati Muna, Dr. Baharuddin periode 2010-2015, yang baru saja mencoba peruntungan dengan maju sebagai Caleg DPD RI Dapil Sultra pada Pemilu serentak 2019. Selain itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemendagri RI, Syarifuddin Uddu yang juga Mantan PJ Gubernur Jawa Tengah turut disebut akan bersaing dengan sang petahana Bupati Muna, LM. Rusman Emba.
“Prinsipnya kami sangat mengapresiasi keinginan politik para tokoh-tokoh Muna kita untuk bertarung mengabdikan diri. Tapi sejatinya Pilkada Muna bukan sekedar ajang perebutan kekuasaan semata, lebih jauh lagi merupakan ruang pengabdian yang dilandasi niat tulus dan komitmen yang tinggi memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat muna,” kata Razak kepada SultraKini.Com, Minggu (28/4/2019).
Menurutnya, pada kontestasi Pilkada Muna 2020 nantinya terkesan akan menjadi “transit politik” sebab dikaitkan dengan Pilgub Sultra 2024, dimana para penantang diisukan menjadikan ajang mempresentasekan diri mewakili wilayah kepulauan muna menjadi 01 Sultra alias Gubernur nantinya.
Sebab bicara soal Pilgub Sultra pada 2024, sejatinya di era demokrasi modern ini kontestasi politik itu, tidak lagi berbicara dengan mengedepankan isu egosentris kewilayahan atau superioritas satu daerah tertentu dibanding satu daerah yang lain, atau lebih tepatnya sikap nasionalis yang dibutuhkan.
“Sehingga itu kami berharap kontestasi Pilkada Muna di 2020 tidak dijadikan batu loncatan untuk kepentingan dan saluran syahwat politik pribadi apalagi mengaitkannya dengan momentum Pilgub 2024 nanti, yang demikian akan mengesankan Muna hanya menjadi daerah transit politik. Ujungnya justru merugikan daerah dan masyarakat Muna secara menyeluruh. Karena muna saat ini membutuhkan figur yang ikhlas untuk membangun,” pungkasnya.
Laporan: Arto Rasyid
Editor: Habiruddin Daeng
