SULTRAKINI.COM: KENDARI – Kecamatan Nambo dan Kelurahan Wundumbatu di Kota Kendari tak bisa menyelenggarakan pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara 2018. Sebab keduanya, belum memiliki nomor registrasi di Kementerian Dalam Negeri RI.
Dengan kondisi demikian, Nambo dan Wundumbatu harus bergabung di kecamatan dan kelurahan induknya. “Keduanya harus bergabung dulu dengan daerah induknya,” kata Ketua KPUD Kota Kendari, Ade Suerani kepada SultraKini.Com di Hotel Grand Clarion Kendari, Kamis (16/11/2017).
Hal senada dikatakan Ketua Panwalu Kota Kendari, Sahinuddin. “Keduanya belum punya kode wilayah yang diberikan Kemendagri, makanya harus ke wilayah induknya masing-masing,” jelasnya kepada SultraKini.Com di Hotel Grand Clarion Kendari, Kamis (16/11/2017).
Terkait proses registrasi kecamatan dan kelurahan tersebut, menjadi wewenang Pemerintah Kota Kendari. Jika kode wilayah keduanya keluar sebelum proses pemilihan gubernur 2018, KPUD dan Panwaslu Kota Kendari mengaku harus berkonsultasi dulu ke penyelenggara di atasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengaku jika proses registrasi keduanya telah dikirim ke Kemendagri. “Pemerintah Kota Kendari sudah melengkapi semua syarat administrasinya. Sekarang posisinya kita (Pemkot Kendari) menunggu dari sana (Kemendagri),” jelasnya, Selasa (21/11/2017).
Nambo merupakan hasil pemisahan dari Kecamatan Abeli. Kecamatan ke11 ini meliputi Kelurahan Tobimeita, Petoaha, Nambo, Bungkutoko, Sambuli, dan Kelurahan Tondonggeu.
Sementara Kelurahan Wundumbatu merupakan pemekaran dari Kelurahan Rahandouna di Kecamatan Poasia. Dengan hadirnya kelurahan ke-65 ini, melengkapi empat kelurahan sebelumnya di Poasia yakni Anduonohu, Anggoeya, Matabubu, dan Rahandouna.
Keduanya resmi dimekarkan pada 20 Juni 2016 lalu melalui sidang paripurna DPRD Kota Kendari.
Laporan: Didul Interisti
