SULTRAKINI.COM: Seminar sejarah bertema “Perubahan dan Kesinambungan Historis dalam Perspektif Keilmuan dan Pembelajaran” ditunda pelaksanaannya. Padahal jadwal pelaksanaannya di Universitas Negeri Malang nanti 24 Oktober 2018. Penundaan acara didesak Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Resor Militer (Korem) Kota Malang kepada pihak Universitas selaku penyelenggara sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Dalam surat pemberitahuan bernomor 10.10.85/UN32.7.5.3/KP/2018, alasan pembatalan terlampir lima butir, salah satunya mengkhawatirkan meluasnya pemahaman keliru dari masyarakat setempat beredar di media sosial hingga jadi sorotan pihak keamanan Kota Malang. Penundaan juga hasil negosiasi panitia (Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sejarah UM) dengan pihak Komando Resor Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Malang.
Awalnya seminar dijadwalkan berlangsung di Aula Utama A3 Lantai 2 Uiversitas Negeri Malang itu akan menghadirkan empat pembicara, di antaranya Asvi Warman Adam (sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI), Sri Margana (sejarawan Universitas Gajah Mada), Abdul Syukur (sejarawan Universitas Negeri Jakarta), dan Ari Sapto (sejarawan/Ketua Jurusan Sejarah UM).
Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Margana yang diundang sebagai pembicara mengaku heran dengan pembatalan acara. Menurutnya, tema seminar bersifat umum dan tak ada kaitannya dengan politik.
“Iya, saya dikirimi surat resmi yang ditandatangani (Ari Sapto selaku Ketua Jurusan Sejarah FIS UM dan Reza Hudiyanto selaku ketua pelaksana). Alasannya, karena dianggap pihak Korem maupun militer akan mengganggu stabilitas keamanan,” ungkap Sri Margana.
“Tema akademik, kok. Saya juga belum membayangkan nanti mau membicarakan apa. Karena kan memang tema besarnya historiografi dan metodologi sejarah,” tambahnya.
Doktor sejarah alumni Universitas Leiden Belanda itu menduga kehadiran koleganya, Asvi Warman Adam menjadi pemicu larangan seminar. Diketahui pada 26 Juli 2018, Asvi dikukuhkan sebagai profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait tiga periode perdebatan dalam historiografi, peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). Asvi juga sejarawan yang selama ini dikenal luas giat menganjurkan penulisan sejarah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Soeharto.
“Mungkin karena ada nama Pak Asvi di situ dan bidang yang ia tekuni kan memang politis dan sensitif,” singkat Sri Margana.
Terkait hal ini, Asvi pun turut memberikan klarifikasi. Dia mengaku juga dikirimi surat yang sama pada Rabu (10/10/2018) sore tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pihak panitia.
“Tema seminar kan sangat umum. Para pembicara yang lain kan juga macam-macam (bidangnya), pasti tidak semua setuju dengan saya. Saya juga belum memberikan judul (pembicaraan). Belum juga saya siapkan materi apa. Bisa saja yang saya sampaikan makalah tentang (sejarah pertempuran) 10 November 1945,” ujarnya.
Menurut Asvi semua kegiatan di kampus yang bersifat akademik, harusnya bebas digelar. Dalam Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, di mana kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab civitas akademika
Selain itu ia juga mempermasalahkan alasan penundaan atau pembatalan seminar. Terutama mengenai poin di mana penundaannya setelah ada konsultasi dengan pihak aparat Korem dan Kodim Kota Malang.
“Apa hubungannya? Agak aneh itu kalau dibatalkan. Apalagi undangan sudah disebar. Berita yang beredar di media sosial juga tidak dijelaskan. Lalu panitia berkonsultasi dengan Kodim dan Korem, itu kenapa? Biasanya perizinan kan dari kepolisian. Mestinya juga kalau kegiatan di kampus mestinya tak perlu minta izin. Kalau ada pihak yang tidak setuju, menurut hemat saya pribadi, memang ada panitia yang takut,” imbuhnya.
Ketua pelaksana Reza Hudiyanto, mengaku tak tahu-menahu tentang seminar itu.
“Saya tidak tahu soal seminar itu. Maaf sebentar, saya sedang repot,” singkatnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Universitas Negeri Malang belum juga memberikan klarifikasi.
Sumber: Historia.id
Laporan: Nadra Azzulani A Jamil
