SULTRAKINI.COM: KENDARI – Penerapan sistem transaksi non tunai di Provinsi Sulawesi Tenggara belum merata. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin mengungkapkan terdapat sepuluh daerah di Sultra belum melakukan pelaporan penerapan transaksi non tunai.
Menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 yang intinya isi mempercepat penerapan transaksi non tunai. Kemendagri kemudian mengeluarkan dua surat edaran sejak 1 Januari 2018, meminta kepada masing-masing daerah menerapkan sistem transaksi tersebut.
“Sejauh ini sudah masuk April, prinsip bagi kami semua daerah sejauh yang kita cermati sudah berusaha melakukan ini, namun dalam pelaksanaannya masih ada daerah yang belum melaporkan perkembangannya,” kata Syarifuddin dalam sosialisasi implementasi transaksi non tunai di aula Pola kantor Wali Kota Kendari, Jumat (13/4/2018).
Kesepuluh daerah tersebut, di antaranya Kabupaten Bombana, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Muna, Buton Utara, Buton Selatan, dan Kabupaten Wakatobi.
Sedangkan daerah sudah melaporkan penerapan transaksi non tunai, seperti Kota Kendari, Baubau, Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka, Muna Barat, Buton Tengah, dan Kabupaten Buton.
Menurutnya, penerapan transaksi non tunai di Sultra cukup baik. Dia berharap, sistem itu mendapat dorongan dari pemerintah untuk mempercepat pemerataannya. Sebab transaksi ini memberikan manfaat, misalnya ringan di dompet, aman, hemat, darurat, asli, diterima, dan tercatat.
“Kota Kendari cukup baik di antara beberapa daerah di Sultra. Banyak hal yang perlu dipersiapkan sehingga dalam penerapan berjalan lancar seperti peningkatan infrastruktur,” tambahnya.
Laporan: Hasrul Tamrin
