SULTRAKINI.COM: KENDARI – Ketua tim pemenangan Agista Aryani, Laode Suriono bersama beberapa rekannya menyerahkan berkas pencalonan istri gubernur Sultra ini kepada tim penjaringan dan penyaringan calon ketua KONI Sultra, Jumat (20/9/2019).
Berkas pencalonan Agista Aryani masuk bursa calon ketua KONI Sultra periode 2019-2023, meski jadwal ditetapkan tim penjaringan dan penyaringan pada 8-9 Oktober 2019, dan masih ada kemungkinan untuk berubah tergantung hasil konsultasi TPP dan KONI Sultra ke KONI pusat.
Namun Laode Suriono berharap jadwal musyawarah olahraga provinsi (Musorprov) untuk memilih ketua KONI periode 2019-2023 bisa dipercepat.
Menurutnya, jika Musorprov dipercepat-cabang olahraga dapat melaksanakan pra-PON dengan nakhoda ketua KONI terpilih.
“Sehingga apa yang dikeluhkan cabor selama ini bisa diakomodir dengan baik,” ujarnya usai menyerahkan berkas pencalonan Agista Aryani.
Terkait berkas yang diserahkan, Dirut Perusda Sultra itu menyampaikan pihaknya sudah menyerahkan dukungan 14 KONI kabupaten/kota dan 30 dukungan pengprov cabor. Sementara syarat yang diminta adalah dukungan KONI kabupaten/kota dan pengprov cabor masing-masing 30 persen.
“Dukungan dan syarat lainnya kami serahkan kepada TPP untuk diverifikasi sesuai ketentuan berlaku. Adapun hal-hal yang diperbincangkan publik tentang ibu Agista, itu nanti TPP yang memverifikasi dan dikonsultasikan dengan bidang hukum KONI pusat,” ucapnya.
Secara terpisah, Sekum TPP calon ketua KONI Sultra, Zuumi Kudus, menyampaikan terdapat tiga calon yang mengambil formulir secara resmi melalui TPP. Namun baru tim pemenangan Agista Aryani menyerahkan berkasnya untuk diverifikasi.
(Baca juga: Tiga Kandidat Resmi Ambil Formulir Calon Ketua KONI Sultra)
“Kami akan memproses semua berkas calon ketua umum KONI sesuai ketentuan berlaku. Apakah itu memenuhi syarat dukungan 30 persen atau tidak kita tunggu hasil verifikasi yang dilakukan TPP,” jelas Zuumi Kudus.
Terkait dukungan ganda yang dikantongi oleh para calon kandidat ketua KONI Sultra, pihaknya akan melihat siapa yang bertandatangan dalam dukungan tersebut. Apakah ketua umum, sekretaris umum, ketua harian atau salah satu wakil ketua.
“Semuanya akan kami validasi dan verifikasi, tentunya kalau ada dua dukungan kami akan mengambil tanda tangan ketua umum sebagai dukungan sah. Selain itu, kami menunggu pernyataan KONI kabupaten/kota dan pengprov cabor untuk menarik dukungan kepada salah satu calon,” terangnya.
Laporan: Muh Yusuf
Editor: Sarini Ido
