SULTRAKINI.COM: KENDARI – Serapan anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) mencapai 48 persen dari 50 persen total anggaran yang seharusnya atau belum maksimal di 2018.
Menurut Pelaksana Tugas BkkbN Sultra, Mustakim, angka tersebut bukan penurunan melainkan belum mencapai maksimal yang seharusnya 50 persen, meski angka 48 persen belum rasional.
“Kita tetap optimis bisa mencapai minimal angka 90 persen, karena memang target penyerapan anggaran ini biasanya yang kita gelontorkan di masing-masing kabupaten/kota itu surat pertanggungjawaban tidak gampang. SPJ-nya orang-orang di desa itu biasanya yang menghambat kelancaran realisasi itu. Melalui review ini, kita bisa tingkatkan,” ujar Mustakim usai pembukaan review program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga 2018 bertemakan kita tingkatkan pencapaian program dan sinergitas pengelolaan kampung KB bersama mitra, Rabu (112/9/2018).
Salah satu upaya meningkatkan program KKBPK, yakni peningkatan pelayanan program KB agar target pencapaian di 2019 semakin meningkat hingga 100 persen bahkan lebih.
“Meskipun anggarannya tidak mencapai 100 persen, mudah-mudahan target kita bisa mencapai 100 persen, salah satu upaya kita dengan peningkatan metode kontrasepsi jangka panjang karena kalau jangka pendek itu rawan,” terangnya.
Selain itu, mendorong program KKBPK masuk dalam RPJM di kabupaten/kota di Sultra guna mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.
Dia berharap, dari review tersebut bisa merumuskan target pencapaian program maksimal dan peningkatan kampung KB.
“Sebenarnya anggaran yang kita butuhkan di masing-masing kabupaten/kota ini setelah kita kalkulasi minimal 5 miliar rupiah,” ucapnya.
Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido
