SULTRAKINI.COM: Jakarta - Partai Golkar dituntut segera mengganti Setya Novanto dari posisi Ketua Umum partai. Penahanan Setya Novanto oleh KPK dinilai menjadi beban bagi partai berlambang beringin itu, terlebih tahun 2018 merupakan tahun politik.

Setya Novanto Ditahan KPK, Beban Kini Bertumpu di Golkar
Setya Novanto Ditahan KPK, Beban Kini Bertumpu di Golkar

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, Setnov yang kini berada dalam tahanan KPK tidak akan memiliki waktu untuk memikirkan masa depan Golkar dan akan menghambat Kerja partai. 

"Bagaimana mungkin Setnov memikirkan Golkar memenangkan pemilu. Sangat mustahil disaat Setnov tersandera kasus korupsi,” tutur Pangi kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Minggu (19/11).

Kasus e-KTP yang melibatkan Setnov, kata Pangi, telah menjadi sorotan publik. Kata dia, kasus e-KTP telah berdampak pada rusaknya citra Partai Golkar yang memengaruhi elektabilitas partai.

Berdasarkan data Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 12 September 2017, persentase elektabilitas Golkar sebesar 10,9 persen, atau turun drastis dari hasil Pemilu 2014 ketika Golkar meraih 14,1 persen suara. Trend penurunan juga terbaca dari hasil survei Kompas pada Mei 2017 yang mencatat elektabilitas Golkar ada di angka 7,1 persen.

Pangi mengatakan, tren penurunan elektabilitas Golkar dalam beberapa bulan terakhir akan terus terjadi jika Golkar tidak lekas mencopot Setnov dari pucuk pimpinan.

Pangi menilai, satu-satunya jalan untuk menyembuhkan citra Golkar saat ini hanyalah mengganti Setnov dari pucuk pimpinan. Golkar sudah tidak patut mempertahankan Setnov sebagai ketua umum. 

Musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) menurutnya perlu digelar sesegera mungking. Kader Golkar yang selama ini pasang badan untuk Setnov juga sebaiknya bijaksana memikirkan masa depan partai secara objektif. Seluruh kader mesti berpikir jernih dengan mengesampingkan kepentingan kelompok dan golongan demi kebaikan partai.

(Baca juga: Nurdin Halid Mungkin Diangkat Jadi Plt Ketua Umum Pengganti Novanto)

Begitu pula, menurut Pangi, tokoh senior Golkar seperti Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Habibie, Akbar Tanjung dan tokoh senior lainnya, sebaiknya mendesak DPP Partai Golkar agar menggelar Munaslub.

"Pilkada sudah makin di depan mata. Tahun 2018 adalah tahun politik. Hanya ada waktu tersisa 1,5 bulan bagi Golkar untuk memulai starting point memperbaiki citra Golkar," ucap Pangi.

Pangi mengibaratkan Golkar sebagai kapal yang besar nan kokoh dan berkecepatan tinggi. Usia Golkar sebagai partai politik terhitung tua sehingga telah memiliki cukup pengalaman. 

Namun, lanjut Pangi, apa artinya jika Golkar dipimpin oleh orang yang lebih sibuk berurusan dengan hukum daripada kepentingan partainya.

"Golkar butuh nakhoda baru yang lebih segar, yang bersih, punya kapabilitas dan kredibilitas," kata Pangi.

Saat ini, nasib Golkar sepenuhnya berada di tangan seluruh kader. Semua kader harus peka bahwa partai lain tengah menikmati keterpurukan Golkar.

"Saya melihat, partai baru atau partai lain sedang bertepuk tangan dan mereka sangat happy dan menikmati kondisi yang sedang dialami Golkar sekarang. Kader Golkar harus segera siuman dan sadar," ujar Pangi.


Sumber: Cnnindonesia.com

IKLAN KPU IKLAN LION

Tanggapan Anda?

Facebook Conversations