SULTRAKINI.COM: KONAWE SELATAN – Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo, ikut angkat bicara terkait penembakan yang dilakukan oknum Polisi kepada warga yang menolak adanya tambang PT GMS, di Desa Tuetue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan(Konsel), Sulawesi Tenggara(Sultra).
Kepada SultraKini.com, Selasa (16/01/2018), Irham Kalenggo mengakui bahwa informasi tersebut didapatkan melalui media. Dia sendiri telah beberapa kali turun di Desa Tuetue, dan diakuinya terjadi pro dan kontra. Tetapi saat melihat di lapangan, banyak masyarakat yang pro daripada yang kontra.
“Terhadap proses penembakan yang kemarin, saya baca di media dan tanya-tanya apa yang terjadi, pihak keamanan melakukan tindakan represif karena sudah membahayakan. Saya dengar informasi mau dilempari bensin dan diancam dibakar,” katanya.
“Terkait adanya yang tertembak, saya juga belum tau seperti, apa benar tertembak. Terhadap peristiwa ini sangat tidak diharapkan karena ini merugikan kedua belah pihak, masyarakat rugi dan perusahaan rugi,” sambung Irham.
Menurutnya, harus melihat dulu duduk-perkara secara obyektif. Tembak menembak itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada penyebab. Apalagi ada informasi soal ancaman yang membahayakan. “Jika warga tidak melakukan apa-apa, lantas ditembak oleh polisi, tentu ini kita mengutuk keras kejadian tersebut, tapi informasinya kan masih simpang siur,” kata Ketua DPD II Golkar Konsel ini.
“Terkait kejadian ini, tambang kan gawean provinsi, tapi kita akan tetap membela masyarakat, selama itu memang ada hak-hak masyarakat yang dirugikan, jika masyarakat memang benar mari kita bela, tapi jika memang perusahaan benar ada IUP, harus diberikan perlindungan hukum, tapi kita harus telusuri jika IUP memang benar,” jelas Irham Kalenggo.
Dia meminta PT. GMS mengajak masyarakat berdialog dan duduk bersama, berdiskusi kembali dengan masyarakat, serta menghargai pendapat mereka. Sedangkan untuk masyarakat, mesti tahan diri, kalau ada hak-hak yang dilanggar laporkan kepada Polisi “Kami dari dewan akan membela masyarakat, dalam konteks harus sesuai koridor,” tegas Ketua DPRD Konsel.
Laporan: Adryan Lusa
