Paud pemprov atas

Solidaritas Perempuan Perjuangkan Kebijakan Hak Asasi Perempuan yang Didiskriminasi

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Solidaritas Perempuan (SP) akan menggelar rembuk nasional gerakan perempuan yang bertajuk “Meneguhkan Posisi Politik Gerakan Perempuan untuk Merebut Kedaulatan Perempuan”. Kegiatan ini untuk mengkonsolidasikan gerakan perempuan nasional dengan membahas berbagai situasi yang dialami oleh perempuan di wilayahnya, serta berbagai pengalaman dan perjuangan perlawanan yang telah dilakukan.

Panitia Pengarah Solidaritas Perempuan, Risma Umar, mengatakan kongres ini merupakan rapat tertinggi di tingkat Organisasi Solidaritas Perempuan. Kongres ini untuk merefresikan empat tahun pergerakan dan perjuangan hak asasi perempuan serta masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kaum perempuan.

“Kongres ini dilakukan pascapemilu, karena kita ingin mengetahui arah kebijakan pemerintah, karena tugas masyarakat sipil adalah sebagai alat kontrol terhadapt kebijakan. Kebijakan pemerintah ke depan, itu akan melanjutkan kebijakan sebelumnya dan tentu akan menambah dan memperkuat kebijakan yang baru,” tutur risam dalam jumpa pers, Sabtu (20/7/2019).

Risma Umar melanjutkan, kebijakan sebelumnya harus diakui memiliki hal yang positif, namun tidak sedikit hal buruk yang menimbulkan masalah di masyarakat, dimulai dari kebijakan investasi hingga pelayan publik.

“Kebijakan pemerintah ke depan, itu akan semakin mengundang investasi ke Indonesia dan tentu saja Sultra. Investasi yang bukan diperuntukan untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, tetapi untuk kepentingan ekonomi dan bagi mereka yang bermain di belakang itu,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewi, menambahkan Solidaritas Perempuan sebagai organisasi perempuan yang terus memperjuangkan hak-hak perempuan. Melihat bahwa saat ini adalah momentum penting untuk mengingatkan pemerintah agar lebih memperhatikan kepentingan dan pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia.

“Kami ingin mengkonsolidasikan ide, gagasan dan kepentingan perempuan dari akar rumput untuk menjadi agenda politik perempuan yang didorong kepada pemerintah. Politik perempuan diartikan sebagai perjuangan perempuan untuk terus menyuarakan dan memperjuangkan hak-haknya untuk dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Rembug ini digagas berdasarkan situasi perempuan yang saat ini masih mengalami ketidakadilan dan diskriminasi,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kongres VIII Solidaritas Perempuan, Wa Ode Surti Ningsi, menuturkan Kendari menjadi tuan rumah tidak lepas dari fakta bahwa gerakan perempuan di Kendari selama ini telah menjadi bagian penting dari gerakan sosial dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat.

“Gerakan Solidaritas Perempuan Kendari bersama perempuan buruh migran di Konawe Selatan, perempuan buruh sawit di Konawe maupun perempuan nelayan di pesisir teluk Kendari harua terus digaungkan. Rembug nasional ini akan menjadi ruang penting bagi kami untuk terus mendesak perubahan dan keadilan bagi perempuan,” tuturnya.

Kongres perserikatan Solidaritas Perempuan yang digelar di Kendari merupakan kongres ke VIII yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Kota Kendari ditunjuk sebagai tuan rumah, dan kongres ini baru pertama kalinya dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan pada kongres sebelumnya yang dilaksanakan di Yogyakarta.

Rencananya, kongres ini akan dihadiri 300 perempuan dari 12 wilayah di Indonesia berikut dengan jaringan regional, nasional dan global. Peserta yang akan hadir dari berbagai latar belakang situasi maupun identitas, mereka akan berdiskusi dan membahas berbagai situasi yang dialami oleh perempuan.

Laporan: La Niati
Editor: Habiruddin Daeng

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.